Arif menjelaskan, program pemerintah yang sudah dimulai pada Maret 2023 lalu itu memang tengah berlanjut hingga awal 2024 ini.
“Ini bukan karena politik, ini memang kebutuhan bagi 22 juta masyarakat yang membutuhkan bantalan ekonomi. Bapak Presiden kan ingin beri banyak bantuan ke rakyat, ada yang dalam bentuk tunai, ada yang dalam bentuk beras, nah untuk bantuan pangan beras itu Badan Pangan Nasional yang kerjakan,” jelas dia dilansir Antara, Sabtu, 27 Januari 2024.
| Baca juga: Jamin Tak Ada Politisasi, Bulog Enggan Tunda Penyaluran Bantuan Beras |
Program SPHP sudah lama
Arief juga menyampaikan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan yang tengah menjadi sorotan sudah ditetapkan lama.SPHP ditetapkan di awal tahun dan pada tahun ini target SPHP beras sebanyak 1,2 juta ton untuk semua provinsi. Verifikasi penyalurannya ke kios atau toko, yang dilakukan bersama dinas pemerintah daerah.
“Beberapa waktu yang lalu, ada beras SPHP yang diberi gambar pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu. Itu tentu saja tidak mungkin yang mengerjakan adalah Badan Pangan Nasional atau Bulog, karena kami kan bagian dari negara dan hanya fokus kerja keras menyiapkan dan mengatasi pangan yang defisit,” tutur dia
Lebih lanjut, Arief mengatakan pihaknya siap membangun kolaborasi dengan Ombudsman dalam menjalankan tata kelola pelayanan publik yang salah satunya menjamin ketersediaan dan stabilisasi harga pangan pokok.
“Di Badan Pangan Nasional, kami memang terus mencari bentuk, perlu terus ada yang disempurnakan. Kami selalu siap menyambut Ombudsman, ini kita sama-sama mau memperbaiki pangan nasional, jadi sapunya mesti bersih,” ucap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
