Jakarta: Menjelang Idulfitri 1447 Hijriah, kebutuhan listrik nasional diperkirakan meningkat seiring tingginya mobilitas masyarakat selama periode mudik dan libur Lebaran. Untuk memastikan pasokan listrik tetap andal, PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menegaskan bahwa pengelolaan energi primer bagi pembangkit listrik nasional berjalan dengan sistem yang terstruktur dan akuntabel.
Ketersediaan energi primer, terutama batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pasokan listrik nasional selama periode konsumsi tinggi seperti Lebaran.
Sekretaris Perusahaan PLN EPI, Mamit Setiawan, mengatakan perusahaan telah menyiapkan mekanisme pengelolaan pasokan energi secara sistematis agar pasokan listrik tetap terjaga.
“Sistem pengelolaan pasokan energi primer yang kami jalankan dirancang untuk memastikan kebutuhan listrik nasional tetap terjaga, termasuk pada momen-momen kritis seperti periode Lebaran,” ujar Mamit dalam keterangan tertulis, Jumat, 13 Maret 2026.
| Baca juga: PLN Indonesia Power Produksi 1.101 GWh Energi Bersih dari Biomassa Sepanjang 2025 |
Mekanisme terstruktur di balik keandalan listrik lebaran
Keandalan pasokan listrik selama Lebaran tidak terjadi begitu saja. Ia menjelaskan, di baliknya terdapat sistem tata kelola energi primer yang terstruktur untuk memastikan setiap PLTU mendapatkan batu bara dalam jumlah yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dari sumber yang tepat.
Dalam memastikan keandalan pasokan tersebut, PLN EPI menegaskan bahwa penetapan volume dan tujuan alokasi batu bara untuk PLTU merupakan kewenangan pengguna pembangkit, yakni PLN, PLN Indonesia Power (PLN IP), dan PLN Nusantara Power (PLN NP).
Menurutnya, kejelasan pembagian kewenangan ini menjadi fondasi penting agar tidak ada celah dalam rantai pasok energi, terutama saat permintaan listrik meningkat tajam.
Mamit juga menjelaskan kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik nasional ditetapkan berdasarkan perencanaan operasi masing-masing PLTU yang disusun oleh pemilik atau operator pembangkit.
“Penentuan volume dan tujuan alokasi batu bara ditetapkan oleh PLN, PLN IP, dan PLN NP selaku pemilik PLTU pengguna batu bara. Usulan tersebut kemudian oleh Manajemen Pembangkitan Kantor Pusat disampaikan kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara untuk penerbitan penugasan dan pengaturan Domestic Market Obligation (DMO). PLN EPI tidak mempunyai kewenangan menetapkan kebutuhan batu bara untuk kelistrikan nasional,” ujar Mamit.
Ia menambahkan, perhitungan total kebutuhan batu bara tahunan untuk PLTU PLN maupun Independent Power Producer (IPP) bersumber dari perencanaan operasi masing-masing pembangkit yang disusun oleh pemilik atau operator pembangkit.
Dalam sistem tersebut, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara (Ditjen Minerba) memegang kewenangan dalam menetapkan kebijakan, target, serta pengawasan kepatuhan terhadap kewajiban Domestic Market Obligation (DMO).
“Penetapan kebijakan, target, dan pengawasan kepatuhan DMO berada pada kewenangan pemerintah. PLN dalam hal ini PLN EPI hanya sebagai penerima alokasi DMO yang ditetapkan oleh Ditjen Minerba,” tambah Mamit.
Mekanisme ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 96 Tahun 2021 serta Kepmen ESDM Nomor 399.K/MB.01/MEM.B/2023 terkait pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri.
Kejelasan tata kelola pasokan batu bara yang dijalankan PLN EPI bersama ekosistem PLN Group merupakan kontribusi konkret dalam mewujudkan visi swasembada energi yang dicanangkan Presiden Prabowo.
Dengan memastikan setiap PLTU mendapatkan pasokan batu bara yang tepat volume, tepat waktu, dan tepat sasaran, PLN EPI turut memperkuat fondasi ketahanan energi nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
