Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pelemahan nilai tukar rupiah, dan tensi geopolitik yang masih berlangsung, industri minuman kemasan tetap mampu menjaga pertumbuhan. Meski demikian, berbagai tantangan struktural masih membayangi keberlanjutan bisnis para pelaku usaha.
| Baca juga: Perkembangan E-Commerce Dorong Pertumbuhan Industri Kemasan Indonesia |
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, ekonomi nasional tumbuh 5,61 persen secara tahunan pada triwulan I-2026. Industri pengolahan tetap menjadi kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dengan porsi 19,07 persen.
Di dalamnya, subsektor makanan dan minuman menyumbang sekitar 7,31 persen terhadap PDB nasional, menegaskan peran strategisnya sebagai penggerak utama manufaktur.
Peneliti Senior CORE Indonesia, Muhammad Ishak Razak, mengatakan bahwa konsumsi masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri masih menjadi faktor utama yang menopang permintaan produk minuman kemasan. Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kekuatan fundamental pasar.
Menurut dia, pelaku industri masih menghadapi berbagai tekanan mulai dari melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh Rp17.900 per dolar Amerika Serikat, kenaikan biaya produksi, inflasi, hingga daya beli masyarakat yang belum pulih secara optimal.
"Permintaan masih ditopang oleh momentum musiman seperti Ramadan dan Lebaran. Namun tantangan struktural seperti pelemahan rupiah, kenaikan biaya produksi, dan tekanan terhadap daya beli masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah bagi industri," ujarnya.
Senada dengan itu, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Minuman Dalam Kemasan (ASRIM), Triyono Prijosoesilo, menilai pertumbuhan industri makanan dan minuman yang tercatat sebesar 6,38 persen sepanjang 2025 belum mencerminkan pemulihan penuh.
Ia menjelaskan, sebelum pandemi Covid-19, sektor ini mampu mencatatkan pertumbuhan di kisaran 7 hingga 9 persen per tahun. Selain itu, sejumlah ekonom juga menilai pertumbuhan ekonomi pada awal 2026 masih banyak ditopang oleh belanja pemerintah serta faktor musiman Ramadan dan Lebaran.
"Pemulihan daya beli masyarakat masih belum sepenuhnya kuat. Karena itu, kondisi industri saat ini belum bisa dikatakan kembali normal seperti sebelum pandemi," kata Triyono.
Tekanan terhadap pelaku usaha juga datang dari sisi operasional. Ketergantungan terhadap impor bahan baku dan material kemasan membuat biaya produksi semakin rentan terhadap fluktuasi kurs rupiah.
Sementara itu, data inflasi April 2026 menunjukkan kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 3,06 persen secara tahunan. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang berada pada level 2,42 persen.
Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian menegaskan komitmennya untuk menjaga iklim usaha tetap kondusif bagi sektor manufaktur.
Perwakilan Kementerian Perindustrian, Merrijantij Punguan Pintaria, mengatakan industri pengolahan masih menjadi penopang utama perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah akan terus mendorong penguatan struktur industri, percepatan hilirisasi, serta peningkatan daya saing sektor makanan dan minuman.
"Kami memahami tantangan yang dihadapi industri akibat tekanan ekonomi global. Pemerintah berkomitmen memperkuat sinergi dengan pelaku usaha untuk menjaga keberlanjutan industri sekaligus mendukung penciptaan lapangan kerja," ujarnya.
ASRIM menyambut positif berbagai langkah yang dilakukan pemerintah. Namun, asosiasi berharap kebijakan yang diterapkan ke depan tetap mempertimbangkan kondisi industri agar tidak menambah beban baru bagi pelaku usaha.
Menurut Triyono, keberlangsungan investasi dan kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja sangat bergantung pada kepastian regulasi dan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika ekonomi.
Ia menegaskan bahwa peluang pertumbuhan industri minuman kemasan masih terbuka lebar. Namun untuk menjaga daya tahan industri dalam jangka panjang, diperlukan dukungan yang konsisten melalui penguatan rantai pasok domestik, kepastian regulasi, serta keseimbangan antara kepentingan dunia usaha dan daya beli masyarakat.
"Kami mendorong dialog yang konstruktif antara pemerintah dan pelaku industri untuk mengevaluasi berbagai kebijakan, termasuk terkait cukai dan bea masuk. Tujuannya adalah menjaga stabilitas industri, keberlanjutan investasi, serta perlindungan terhadap tenaga kerja nasional," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
