| baca juga: Waduh! Gara-gara Ini Nih Produksi Minyak RI Baru Capai 610 Ribu Barel |
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Hageng Suryo Nugroho mengatakan kebutuhan meningkatkan produksi migas menjadi prioritas karena kondisi geopolitik global yang sangat dinamis, salah satunya perang Rusia dan Ukraina yang menyebabkan ancaman krisis energi, pangan, dan ekonomi.
"Presiden telah memberikan arahan terkait capaian ini. Sehingga target satu juta barel harus kita dukung bersama," kata Hageng, dikutip dari Antara, Kamis, 13 Oktober 2022.
Sebagai informasi, produksi lifting minyak 2022 ditargetkan cukup besar yakni 1,73 juta barel per hari. Namun hingga kuartal III-2022 capaian masih di bawah target, yakni, 1,56 juta barel minyak per hari. Hageng menjelaskan rendahnya realisasi lifting migas Indonesia dipengaruhi oleh kondisi lapangan minyak dan fasilitas produksi yang sudah tua.
Seharusnya, lanjut dia, sudah ada lapangan-lapangan minyak baru yang dibuka untuk meningkatkan capaian produksi. Namun karena membutuhkan investasi yang sangat besar, maka yang bisa dilakukan hanya memaksimalkan lapangan yang masih ekonomis untuk diproduksi.
"Langkah yang sudah dilakukan adalah penambahan pengeboran sumur secara masif di sekitar lapangan yang sudah ada, serta melakukan kegiatan work over dan well services seperti yang dilakukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama," terang Hageng.
Dia mengatakan pemerintah saat ini juga menjajaki metode pengeboran sumur dalam mencapai 3.000 kaki untuk mencari cadangan minyak yang lebih besar. Metode yang disebut unconventional drilling itu membutuhkan teknologi yang presisi sehingga membutuhkan biaya tiga kali lipat lebih tinggi.
"Tujuannya untuk mendapatkan sumber cadangan yang masif," ungkapnya.
Investasi migas
Secara paralel, sambung Hageng, pemerintah juga melakukan percepatan investasi baru di sektor migas. Salah satunya investasi blok Masela di Tanimbar, Maluku yang sudah ditandatangani sejak 2019 dan saat ini dalam proses pembebasan tanah."Bapak Moeldoko beberapa waktu lalu dalam rakor, sudah minta agar persoalan pembebasan tanah tetap memperhatikan keadilan masyarakat," tegas Hageng.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
