Diketahui, proyek ini menjadi sorotan publik usai resmi beroperasi pada Senin, 2 Oktober lalu. Publik menyoroti pendanaan proyek KCJB yang disebut membuat negara harus membayar cicilan Rp266 miliar tiap bulan selama 30 tahun kepada Tiongkok.
Prastowo memastikan narasi yang beredar ini keliru. Ia menegaskan bahwa pembayaran cicilan atas proyek KCJB diangsur secara langsung oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI).
"Ini keliru. Saya luruskan, yang melakukan kontrak pinjaman untuk cost overrun adalah PT KAI dan CBD. Yang akan mengangsur? Ya PT KAI," ucap Prastowo melalui akun X pribadinya, dikutip Sabtu, 7 Oktober 2023.
| Baca juga: Terjebak Utang Tiongkok |
Ia menegaskan, pembayaran utang ke Tiongkok atas proyek KCJB ini juga bukan bersumber dari APBN. Namun pembayaran itu bersumber dari pendapatan PT KAI.
"Sumbernya? Dari pendapatan mereka, antara lain kontrak pengangkutan dengan PT Bukit Asam. Jadi bukan cicilan dari APBN," tegasnya.
Prastowo juga memastikan ada strategi mitigasi risiko gagal bayar yang diterapkan, yakni ring-fencing dan first loss basis. APBN tidak akan langsung digunakan untuk membayar utang atas pengadaan KCJB bila PT KAI tak mampu membayar angsuran.
"(Bila KAI tak mampu bayar cicilan), pembayaran tidak akan langsung ke APBN juga karena masih ada PT PII (Penjaminan Infrastruktur Indonesia) sebagai perisai. Jadi memakai strategi mitigasi dengan ring fencing dan menyerap first loss basis," jelas Prastowo.
Pembengkakan biaya
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja meresmikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Biaya pengadaan KCJB membengkak atau cost overrun sebesar USD1,2 miliar atau sekitar Rp18,02 triliun.Dengan ini, biaya total proyek yang berlangsung sejak 2016 ini mencapai USD7,27 miliar atau setara Rp108,14 triliun. Kendati demikian, dalam proposal proyek ini, Tiongkok memberikan jaminan bahwa APBN tidak akan terbebani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
