Kebijakan hilirisasi industri menjadi salah satu langkah besar yang ditempuh pemerintah era kepemimpinan Jokowi demi mendongkrak perekonomian nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Kebijakan ini berfokus pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui pengolahan di dalam negeri sebelum diekspor. Dengan demikian, Indonesia tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah, melainkan menjadi eksportir produk jadi yang bernilai lebih tinggi.
Strategi ini telah membawa dampak luas pada beberapa sektor. Tidak hanya sektor ekonomi, tetapi juga sosial, dan lingkungan. Selain itu, adanya kebijakan ini juga menciptakan lapangan kerja yang signifikan di berbagai daerah.
Revolusi industri nikel jadi peranan penting
Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah mendorong pengembangan hilirisasi industri smelter nikel. Pengembangan dimulai pada 2014. Pada tahun itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel mentah (ore ban) sebagai upaya mendorong pengembangan industri hilir nikel di dalam negeri.Akibat kebijakan ini, banyak perusahaan pertambangan nikel yang membangun smelter nikel di Indonesia. Salah satu pabrik smelter nikel terbesar di Indonesia adalah PT Indonesia Morowali Industrial Park, sebuah perusahaan patungan antara Bintang Delapan Group dan Tsingshan Holding Group dari Tiongkok.
Dengan adanya pabrik-pabrik smelter nikel, Indonesia berhasil menjadi produsen nikel terbesar di dunia dengan mencatat produksi sebanyak 760 ribu ton nikel pada 2020. Sedangkan hingga pertengahan 2024, total ada 44 smelter nikel yang beroperasi di Indonesia dan telah menyerap sekiranya 102.965 tenaga kerja.
Pengembangan hilirisasi industri nikel ini pun memang dilakukan serius oleh pemerintah karena memiliki peranan penting untuk perekonomian di Indonesia. Hilirisasi dinilai menjadi cara untuk menciptakan nilai tambah dari kekayaan alam yang melimpah di Indonesia.
Tujuan utama dari hilirisasi nikel adalah menciptakan ekosistem yang kompetitif pada rantai nilai baterai litium dan kendaraan listrik. Juga, meningkatkan permintaan kerja yang kemudian mampu mendorong peningkatan akses maupun kualitas pendidikan melalui pembukaan politeknik dan jurusan baru di kawasan hilirisasi.
Menurut Jokowi, hilirisasi industri nikel merupakan kunci dalam meningkatkan ekonomi nasional. Pernyataan tersebut terbukti dengan peningkatan angka ekspor nikel di Indonesia, yakni hanya bernilai Rp45 triliun pada 2015, dan melonjak hingga Rp520 triliun pada 2023.
Selain itu pada Mei 2024, London Metal Exchange (LME) menyetujui pencatatan merek nikel olahan pertama dari Indonesia, dengan kode "DX-zwdx". Masuknya merek ini menjadi momen penting bagi industri global dan sejarah industri nikel Indonesia.
LME sendiri adalah bursa berjangka dan opsi terbesar sekaligus tertua di dunia untuk perdagangan logam industri, termasuk aluminium, tembaga, nikel, dan seng. Merek yang disetujui masuk bursa LME harus mematuhi persyaratan yang ketat tentang kualitas, bentuk, dan berat.
Hilirisasi dilaporkan tidak hanya mendulang untung bagi para perusahaan. Negara dan masyarakat juga mendapatkan manfaat dari proyek ini, mulai dari bertambahnya lapangan pekerjaan, serta pajak yang didapat dari bea ekspor, bea keluar, pajak penghasilan karyawan, dan sebagainya.
| Baca juga: 10 Tahun Pemerintahan Jokowi: Transformasi Digital Berdampak Luas terhadap Berbagai Sektor |
Dampak multiplier hilirisasi UMKM dan lapangan kerja lokal
Salah satu dampak terbesar dari kebijakan hilirisasi adalah penciptaan lapangan kerja baru. Dengan pembangunan smelter dan pabrik pengolahan di dalam negeri, ribuan lapangan kerja telah tercipta di kawasan-kawasan industri hilir.Misalnya, di sektor hilirisasi kelapa sawit, berdasarkan Indonesia.go.id, industri kelapa sawit dari sektor hulu sampai hillir mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 5,2 juta orang dan menghidupi lebih dari 21 juta jiwa.
Direktur Utama PT Inalum Ilhamsyah Mahendra pada September 2024 mengatakan industri bauksit berpotensi menyerap tenaga kerja sebanyak 90 ribu orang.
“Bauksit yang tadinya hanya diekspor kemudian kita kelola dan proses menjadi alumina dan diproses menjadi aluminium itu 10 kali lipat dan penyerapan tenaga kerja sangat masif diperkirakan 90 ribu orang," kata Ilhamsyah.
Selain menciptakan lapangan kerja, kebijakan hilirisasi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah yang menjadi pusat industri.
Peningkatan investasi di kawasan industri hilir telah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di wilayah Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatra, di mana sebagian besar pabrik pengolahan dan smelter dibangun.
Bukan hanya menciptakan lapangan pekerjaan di sektor pertambangan, program hilirisasi ini juga diharapkan memberikan dampak bagi sektor lain seperti Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hal tersebut diungkapkan Jokowi pada Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Tahun 2023, di Nusantara Hall Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Banten pada 31 Agustus 2023.
"Sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa hilirisasi itu bukan hanya untuk yang besar-besar, bukan urusan nikel saja, bukan urusan tambang tembaga yang gede-gede, ndak, yang UKM pun kita harus industrialisasikan, harus hilirisasikan semua produk yang masih mentahan," ujar Jokowi.
Saat itu Jokowi mengapresiasi kepada pelaku usaha yang melakukan hilirisasi. Salah satunya kepada pemilik merek kopi Hajirocker Coffee asal Banten, karena berhasil mengolah biji kopi menjadi kopi bubuk dan mengemasnya dengan kemasan menarik.
Selain pelaku UMKM kopi di Banten, dampak hilirisasi juga dirasakan pelaku UMKM yang berfokus pada pengolahan aneka buah di Jawa Barat, yakni Ayip Yusup. Ia telah melakukan hilirisasi dengan mengolah aneka buah-buahan seperti jus siap minum, konsentrat jus, frozen fruits, sirup, hingga codial atau sirup pekat.
Produk tersebut dikemas dengan menarik. Mulai dari dikemas ke dalam botol plastik atau kaca. "Ini juga hasil riset dan masukan beberapa ahli, jadi tepat dan menarik," kata Ayip.
Sukses gaet investor asing
Dengan hilirisasi, pemerintah pada era Jokowi sukses menarik para investor asing yang bersedia berinvestasi dalam proyek pengolahan dan pengembangan produk turunannya.Terlebih ketika Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 dikukuhkan, yang membuat pelaku usaha khususnya di sektor pengolahan (manufaktur) dan mineral tidak bisa menjual produk mentah ke luar negeri, salah satunya bijih nikel.
Peran Indonesia dalam rantai pasokan nikel global pun berubah. Kondisi ini bisa dilihat pada tahun 2018, aliran nikel antara Indonesia dan Tiongkok hanya dalam bentuk bijih atau nikel pig iron (NPI). Namun impor bijih nikel dari Indonesia berhenti setelah adanya UU tersebut.
Kendati berhentinya aktivitas impor bijih nikel dari Indonesia ke Tiongkok, impor ferronikel dari tanah air ke Tiongkok justru meningkat pesat dari 600 ribu ton menjadi 7,9 juta ton pada tahun 2023.
Tak hanya itu, Tiongkok awalnya tidak mengimpor nikel matte dari Indonesia sebelum tahun 2022. Namun pada 2024, impor dilakukan hingga mencapai 301 ribu ton. Impor produk seperti mixed hydroxide precipitate juga tumbuh dari nol menjadi 830 ribu ton.
Pada Januari-Juni 2024, realisasi investasi di sektor hilirisasi lantas mencapai Rp181,4 triliun. Angka tersebut merupakan 21,9 persen dari total realisasi investasi pada periode yang sama yakni senilai Rp829,9 triliun.
Realisasi tersebut diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur pengolahan mineral (smelter), seperti nikel, tembaga, bauksit, dan timah sebesar Rp114,1 triliun; hilirisasi di sektor kehutanan Rp24,5 triliun; sektor pertanian untuk pengolahan minyak kelapa sawit Rp23,6 triliun; petrokimia Rp13,2 triliun dan baterai kendaraan listrik Rp6 triliun.
Untuk menarik lebih banyak lagi investasi hilirisasi, pemerintah Indonesia kemudian memberikan insentif pajak berupa tax holiday dan mini tax holiday kepada 18 subsektor industri pengolahan dan minerba.
Pemberian insentif pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130 Tahun 2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, serta peraturan teknis Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 7 Tahun 2020.
Rinciannya, untuk investasi di atas Rp500 miliar dan di bawah Rp1 triliun diberikan pembebasan pajak selama 7 tahun, Rp1-5 triliun 10 tahun, Rp15-30 triliun 15 tahun, serta di atas Rp30 triliun dibebaskan PPh badan 20 tahun. Sedangkan mini tax holiday diberikan pembebasan PPh badan sebanyak 50 persen selama 5 tahun untuk investasi sebesar Rp100-500 miliar.
Investasi benar meningkat, terlihat dari terbentuknya konsorsium hilirisasi baterai kendaraan listrik antara perusahaan asing LG Energy Solution, CATL, Foxconn, INBC, BASF, Ford, dan Volkswagen, dengan total penanaman modal dalam ekosistem terintegrasi tersebut mencapai 42 miliar dolar AS atau setara Rp630 triliun.
Keberhasilan Indonesia pertahankan hilirisasi
Dalam penerapan kebijakan hilirisasi, Indonesia menemukan sejumlah tantangan cukup besar. Indonesia sempat mendapat tekanan dari negara-negara Uni Eropa. Mereka menggugat Indonesia ke World Trade Organisation (WTO) atas tuduhan proteksionisme komoditas bijih nikel.Adapun kebijakan yang diprotes keras itu, yakni ada dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menegaskan agar tidak ada lagi ekspor bahan mentah, termasuk bijih nikel.
Gugatan yang dilakukan Uni Eropa didasarkan karena pihaknya merasa dirugikan oleh larangan ekspor bijih nikel itu. Seperti yang diketahui, Uni Eropa merupakan salah satu kawasan dari banyak negara ‘langganan’ impor nikel milik Indonesia.
Uni Eropa menyebut Indonesia telah melanggar peraturan perdagangan internasional yang sudah disepakati oleh negara-negara anggota The General Agreement of Tariffs and Trade (GATT).
Indonesia dianggap melanggar Pasal XI Ayat (1), yang berisikan para negara anggota WTO tidak diizinkan adanya pembatasan atau hambatan perdagangan selain dari bea, pajak, atau pungutan lain, yang bisa diterapkan melalui kuota, izin impor atau ekspor, atau tindakan-tindakan serupa. Kebijakan Indonesia terkait juga disebut salah, jika merujuk kepada Pasal XI Ayat (2a) dan XX GATT 1994.
Pada 30 November 2022, Indonesia secara resmi dinyatakan kalah dalam gugatan Uni Eropa terkait larangan ekspor bijih nikel. Arifin Tasrif, yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menyatakan inti kekalahan Indonesia adalah karena program hilirisasi Indonesia dinilai belum matang.
Pemerintah tidak serta-merta menyerah begitu saja. Indonesia lantas mengajukan banding sebagai upaya terakhir dalam mempertahankan kebijakan hilirisasi. Putusan banding ini diperkirakan akan muncul sekitar tahun 2025 atau 2026, ketika smelter di Indonesia dipastikan sudah matang.
Komitmen Presiden Prabowo lanjutkan program Jokowi
Presiden RI terpilih Prabowo Subianto menegaskan dirinya dan wakil presiden RI terpilih, Gibran Rakabuming Raka, akan melanjutkan program-program pemerintahan Presiden Joko Widodo.“Strategi dan program yang sudah dirintis oleh Pak Joko Widodo dan pemerintahan beliau kami anggap adalah landasan, fondasi yang sangat kuat, dan kami akan membangun di atas fondasi itu,” ujar Prabowo, dalam acara Halalbihalal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta, 28 April 2024.
Komitmen yang sama juga dituturkan oleh adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo yang juga merupakan anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran saat menghadiri acara diskusi dengan pengusaha yang tergabung ke dalam Kadin Indonesia di Jakarta, 7 Oktober 2024.
"Jadi Pak Prabowo sudah janji hampir semua program Pak Jokowi dilanjutkan. Bisa dikatakan Pak Prabowo kabinetnya Jokowi model dua atau tahap dua. Kita akan lanjutkan semua program yang bagus dan kita perbaiki," kata Hashim.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
