| baca juga: Pembatasan BBM Subsidi, Legislator: Kriterianya akan Diatur |
Mantan Menteri Perdagangan Indonesia dan Braintrust Think Policy Mari Elka Pangestu menyampaikan reformasi subsidi BBM tidak berdiri sendiri dan harus dipahami dalam konteks yang lebih luas.
"Isu ini bukan hanya tentang kesehatan dan polusi, tetapi juga ekonomi. Polusi yang menurunkan hasil kesehatan akan berdampak pada produktivitas dan pertumbuhan ekonomi," tegas dia dalam keterangan tertulis, Jumat, 12 Juli 2024.
Dia mengatakan untuk memiliki subsidi yang produktif, ada dua hal yang perlu diperhatikan, termasuk penargetan yang tepat dan cara penyampaian subsidi.
"Perlu dicermati siapa yang harus dikompensasi dan bagaimana subsidi disampaikan perlu dibahas secara mendalam, termasuk timeline menuju zero subsidy yang harus dilakukan secara bertahap," jelas dia.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin menyampaikan latar belakang di balik rencana kebijakan itu.
Dia menuturkan filosofi subsidi seharusnya menambah daya beli bagi yang rentan, namun ada pola di mana subsidi lebih besar dinikmati oleh mereka yang memiliki daya ekonomi tinggi. Salah satunya adalah subsidi BBM di mana pengguna kendaraan roda empat menikmati jauh lebih besar daripada pengguna roda dua per kendaraan.
"Kita harus melihat bagaimana subsidi BBM bisa direformasi tanpa mengganggu ekonomi dan daya beli masyarakat. Caranya adalah dengan realokasi subsidi BBM yang lebih tepat sasaran dan lebih adil. Jika dilakukan, dapat terbuka ruang fiskal yang dapat dialokasikan untuk memperbaiki kualitas udara, mendorong transportasi umum, dan kepentingan umum lainnya. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah dan harus kita kerjakan dengan bijak tapi juga segera.” tegas dia.
CEO Think Policy Andhyta Firselly Utami menjelaskan secara teknokratis, kebijakan ini memiliki dasar ekonomi dan lingkungan yang masuk akal. Namun, pemerintah harus mempelajari tantangan, kesempatan, dan dampak implementasinya agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan rakyat.
"Oleh karena itu, kami mengadakan diskusi untuk menyediakan ruang aman bagi para teknokrat di lintas sektor untuk berbagi pandangan ahli mereka. Dengan masukan dari berbagai pihak, kami berharap dapat memastikan kebijakan ini akan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan lingkungan," kata dia.
Diskusi pun menghasilkan beberapa rekomendasi relokasi dana subsidi BBM, yaitu:
1. Program Bantuan Langsung
Sejak hari pertama implementasi, harus sudah ada program bantuan langsung untuk memastikan dampak terhadap kelompok paling rentan dan miskin, termasuk dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT).2. Transisi Energi
Relokasi dana bisa diarahkan ke transportasi umum dan/atau integrasi sistem transportasi.3. Sektor Produktif dengan Efek ‘Multiplier’ Pertumbuhan Ekonomi
Selain BLT, realokasi subsidi bisa diarahkan ke sektor produktif termasuk namun tidak terbatas pada manufaktur, pertanian, perikanan, dan sebagainya.4. Program Pendidikan dan Kesehatan
Kelas menengah yang sebelumnya paling banyak mengkonsumsi subsidi BBM dapat menikmati kompensasi yang lebih membawa ‘eksternalitas positif’ seperti program pendidikan atau kesehatan.Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
