Ilustrasi. FOTO: dok Ditjenbun Kementan
Ilustrasi. FOTO: dok Ditjenbun Kementan

3 Emiten Ini Tersakiti Akibat Keputusan Pemerintah Tunda Hak Ekspor CPO

Angga Bratadharma • 08 Februari 2023 11:02
Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan pemerintah akan 'mendepositokan' atau menunda 66 persen hak ekspor CPO yang dimiliki eksportir saat ini. Dengan kebijakan tersebut, hak ekspor yang dimiliki eksportir tidak dapat langsung digunakan.

Mengutip Stockbit Snips, Rabu, 8 Februari 2023, Luhut menyebut pencairan 'deposito' dilakukan secara bertahap mulai 1 Mei 2023, tetapi pencairannya akan mempertimbangkan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi Domestic Market Obligation (DMO). Reuters melaporkan eksportir CPO memegang izin ekspor senilai 5,9 juta ton per akhir Januari 2023.
 
Selain menunda sebagian hak ekspor, pemerintah juga menaikkan batas DMO menjadi 50 persen hingga Lebaran. Luhut menjelaskan alokasi per perusahaan ditentukan berdasarkan rata-rata kinerja ekspor perusahaan selama Oktober-Desember 2022 secara proporsional dan kepatuhan masing-masing perusahaan terhadap pemenuhan DMO.
 
Kedua langkah tersebut diambil pemerintah untuk merespons kenaikan harga minyak goreng curah menjelang Ramadan pada Maret-April 2023. Dengan mendepositokan hak ekspor dan meningkatkan DMO, pasokan minyak goreng dalam negeri diharapkan dapat terjaga sehingga harga tetap stabil.
Baca: Mentan Bilang Begini saat Tinjau Pengiriman Beras 494 Ton dari Sumsel di Pasar Induk Beras Cipinang

Sedangkan pemerintah mencermati adanya pergeseran konsumsi minyak goreng masyarakat, dari yang terbiasa membeli minyak goreng premium menjadi beralih membeli MinyaKita. MinyaKita dijual dengan harga Rp16 ribu per liter di pasar tradisional di Jakarta, lebih tinggi dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan sebesar Rp14 ribu per liter.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Stockbit Snip menilai langkah pemerintah untuk menunda sebagian hak ekspor berpotensi berdampak negatif dalam jangka pendek terhadap perusahaan sawit yang mayoritas pendapatannya dari ekspor.
 
Per sembilan bulan 2022 (9M22), berikut beberapa perusahaan kelapa sawit Indonesia yang terekspos terhadap ekspor:
  1. Pendapatan PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI): 16,2 persen dari pihak berelasi yang ada di luar negeri.
  2. Pendapatan PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG): 17,4 persen ekspor.
  3. Pendapatan PT Sinar Mas Agto Resources and Tech Tbk (SMAR): 51,2 persen ekspor.
Selain berdampak pada emiten, kebijakan pemerintah tersebut juga berpotensi membuat harga CPO dunia meningkat karena berkurangnya suplai dari Indonesia, negara penghasil sawit terbesar di dunia. Kondisi ini akan menguntungkan perusahaan eksportir CPO asal Malaysia, yang notabene merupakan negara penghasil CPO kedua terbesar di dunia.
 
"Harga kontrak minyak kelapa sawit global di Februari ini ditutup di level 3.831 ringgit per ton, menguat 0,37 persen secara harian," pungkas Stockbit Snip.

 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

 
(ABD)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif