Ilustrasi nikel. Foto: AFP.
Ilustrasi nikel. Foto: AFP.

RI Perlu Siapkan Langkah Kontingensi Jika Kalah Gugatan Lagi di WTO

M Ilham Ramadhan • 30 November 2022 19:30
Jakarta: Indonesia dinilai perlu mempersiapkan langkah kontingensi sebagai antisipasi jika kembali kalah dalam gugatan di Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body) Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) terkait pelarangan ekspor bijih nikel.
 
Hal itu dinilai dapat menjadi strategi yang bisa ditempuh Indonesia untuk tetap bisa mencapai tujuan awal dari kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel, yaitu mendorong hilirisasi dan penciptaan nilai tambah dalam negeri.
 
"Masih terdapat beberapa strategi yang dapat ditempuh tanpa melanggar prinsip-prinsip WTO," ujar Kepala Grup Kajian Iklim Usaha dan Rantai Global LPEM UI Mohammad Dian Revindo dikutip dari laporan Trade and Industry Brief, Rabu, 30 November 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Opsi pertama yang dapat ditempuh ialah memberlakukan pengenaan tarif bea keluar atau pajak ekspor yang besar bagi komoditas non-smelted atau non-refined. Ini bertujuan menurunkan dan memberikan disinsentif bagi ekspor mineral mentah. "Umumnya, dalam kontrak, terdapat klausul untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku," kata Revindo.
 
Kedua, memberlakukan biaya tambahan angkutan laut (freight) khusus komoditas tambang non smelted atau non refined yang keluar dari Indonesia jika digunakan untuk mengangkut komoditas tambang, seperti bijih nikel, tembaga, timah, dan lainnya.
 
Opsi ketiga, menambahkan kewajiban pembangunan smelter pada kontrak yang memasuki masa renegosiasi dalam klausul. "Tidak boleh lagi ada kontrak tanpa kewajiban pengolahan bahan mentah. Dalam kontrak baru, pemegang konsesi pertambangan nikel dapat pula diwajibkan untuk melakukan pengolahan yang lebih jauh ke arah industri midstream," jelas Revindo.
 
Baca juga: Meski Diintervensi WTO, Bahlil: Hilirisasi Tetap Jalan Terus!

 
Terakhir, Indonesia perlu untuk memberitahukan kepada WTO mengenai pembaharuan kontrak pascarenegosiasi, dengan kontrak baru yang telah memasukkan klausul kewajiban proses smelting atau ekspor komoditas nikel dalam bentuk refined atau extracted.
 
Langkah-langkah kontingensi tersebut direkomendasikan setelah diketahui bahwa DSB WTO memenangkan gugatan Uni Eropa terkait pelarangan ekspor bijih nikel. Indonesia dinyatakan terbukti melanggar pasal XI.1 GATT 1994 tentang restriksi kuantitatif dan tidak dapat dijustifikasi dengan pengecualian yang tertera dalam pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994.
 
Pemerintah Indonesia kemudian menyatakan bakal mengajukan banding atas putusan tersebut. Presiden Joko Widodo juga menegaskan, keputusan WTO tak serta merta menghentikan upaya Indonesia mendorong hilirisasi industri dalam negeri.
 
*Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id*
 
(HUS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif