Zulkifli menyebut, transaksi niaga elektronik berhasil mendorong pengembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
"Salah satu sumber utama pembangunan ekonomi Indonesia sekarang dan di masa mendatang akan berasal dari ekonomi digital. Pelaku usaha harus mampu mengikuti perkembangan teknologi. Ini penting sekali," ujar Zulkifli melalui keterangan di Jakarta, Jumat, 22 Maret 2024.
Proyeksi ini harus menjadi perhatian khusus para pelaku usaha, agar memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengembangkan dan memajukan bisnis dan usahanya. Dalam lima tahun terakhir, ekonomi digital menunjukkan potensi yang besar bagi perekonomian nasional.
Tahun ini, perkiraan nilai transaksi bruto ekonomi Indonesia mencapai USD82 miliar atau sekitar Rp1.292 triliun. Angka tersebut diperkirakan meningkat menjadi USD110 miliar pada 2025.
Selain itu, nilai ekonomi layanan pembayaran digital pada 2023 mencapai USD313 miliar atau tumbuh 10 persen dibanding 2022. Angka ini diproyeksikan terus tumbuh sebesar 15 persen hingga mencapai angka USD417 miliar pada 2025.
| Baca juga: Migrasi TikTok Shop dan Tokopedia, DPR: Ekonomi Digital Keniscayaan |
Pelayanan publik harus adopsi teknologi
Sementara itu, pemerintah juga dituntut memberikan pelayanan publik dengan turut memanfaatkan perkembangan teknologi.
Dalam hal ini, pelayanan pemerintah secara elektronik akan berkontribusi terhadap efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, kemudahan akses bagi masyarakat, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas.
"Kementerian Perdagangan terus mendorong transformasi digital di sektor perdagangan, termasuk dalam hal pengembangan pemerintahan berbasis teknologi informasi. Layanan publik di Kemendag juga telah memanfaatkan teknologi informasi tersebut," tutur Zulkifli.
Ia mengatakan, sejumlah layanan publik yang dijalankan dengan memanfaatkan teknologi informasi, antara lain sistem perizinan yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS), Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP), sistem layanan pengaduan konsumen, sistem pemantauan dan pengawasan siber e-Commerce, serta etalase produk UMKM.
Berdasarkan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2023, layanan digital Kemendag berhasil meraih predikat sangat baik dengan memperoleh indeks 4,16. SPBE menilai aspek tata kelola, arsitektur, standar, dan keamanan yang berkelanjutan dari layanan digital pada kementerian dan lembaga.
Zulkifli menekankan, untuk mencapai potensi penuh dari ekosistem digital, data menjadi aset paling berharga yang harus dielaborasi dan dikelola dengan bijaksana.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
