Kesuksesan itu tentu harus diacungi dua jempol. Pasalnya, Indonesia memegang kekuasaan di tengah situasi global yang carut-marut. Hal itu mulai dari belum usainya pandemi covid-19, perang Rusia-Ukraina yang belum juga usai, hingga ancaman resesi global.
Bahkan, di tengah geopolitik dunia yang makin tak menentu, Indonesia membuat G20 mengeluarkan G20 Bali Leaders Declaration. Dalam deklarasi ini, salah satunnya terutama di poin ke-3 para pemimpin G20 sepakat menyikapi perang Ukraina. Menurut negara anggota G20, agresi Rusia di Ukraina sejak Februari lalu berimbas buruk terhadap perekonomian global.
"Kami menekankan kembali posisi nasional kami dalam berbagai fora lain, termasuk di DK PBB dan Majelis Umum PBB, yang mengecam keras agresi Federasi Rusia terhadap Ukraina, dan meminta Rusia menarik semua pasukannya tanpa syarat dari Ukraina," demikian tertulis di poin ketiga Leaders' Declaration G20.
| Baca: Ini Alasan Saham GOTO Dijual Rp2 Perak |
"Sebagian besar negara anggota mengecam perang di Ukraina, dan menekankan bahwa konflik tersebut telah menimbulkan penderitaan besar bagi manusia serta memperburuk kerapuhan ekonomi global," lanjut deklarasi tersebut.
Pemerintah pun tak berhenti sampai di situ. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya segera menindaklanjuti semua hasil yang telah dicapai dalam KTT G20. Ia mencatat terdapat 226 kesepakatan multilateral dengan total nilai investasi USD238 miliar dan 140 proyek bilateral dengan nilai investasi USD71,4 miliar.
"Ini betul-betul yang paling penting, segera ditindaklanjuti dengan membentuk task force untuk menyelesaikan kesepakatan-kesepakatan," ujar Jokowi.
Nah, setelah sukses menyelenggarakan Presidensi G20 Indonesia, hebatnya pada tahun depan Indonesia kembali dipercaya untuk menjadi Chairmanship ASEAN 2023. Dengan pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN yang hampir selalu berada di atas rata-rata pertumbuhan dunia, Indonesia akan mengusung tema 'ASEAN Matter: Epicentrum of Growth'.
Indonesia juga akan mengangkat tiga klaster utama agenda prioritas yaitu recovery-rebuilding, digital transformation, dan sustainability. Hal ini sekaligus meresonansi agenda Presidensi G20 Indonesia di 2022 serta diharapkan mampu menjadikan kawasan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan yang stabil, damai, dan menjadi jangkar stabilitas perekonomian dunia.
"Kami ingin membawa semangat optimisme. Dengan momen yang sangat penting di mana Indonesia menerima estafet Keketuaan ASEAN di 2023. Jadi rekan-rekan semua sebagai warga negara, ini momennya kita untuk bangkit dari pandemi serta menumbuhkan rasa kebanggaan," ujar Kepala Biro KLIP Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto.
Relevan dengan tantangan ekonomi
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tema recovery rebuilding, digital ekonomi, dan sustainable finance atau sustainability adalah tema yang akan terus berulang karena memang tema yang sangat relevan dengan tantangan ekonomi saat ini."Dan suasana geopolitik serta perubahan tren global yang sedang terjadi," ungkap Sri Mulyani.
Menkeu mengungkapkan Keketuaan ASEAN akan memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk ikut serta mengatasi berbagai tantangan maupun risiko dalam pemulihan ekonomi global, termasuk menciptakan ekonomi kawasan yang lebih kuat dengan landasan yang lebih kompetitif dan berkelanjutan.
| Baca: Erick Thohir Buat Aturan Anyar soal Pendanaan BUMN ke Usaha Mikro Kecil |
"Kita akan terus mendukung dan mendorong agar kerja sama di ASEAN juga tidak hanya bersifat pembahasan policy yang besar, namun juga mencakup dukungan dan afirmasi serta penguatan terhadap pelaku ekonomi, terutama pelaku ekonomi skala kecil," jelas Menkeu.
Sama halnya dengan Presidensi G20, kepemimpinan Indonesia di ASEAN pada 2023 dapat menjadi momentum untuk menurunkan konflik dan tensi politik dunia. Ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
"Semakin Indonesia bisa ikut mendorong kerja sama dan menurunkan tensi dunia, maka Indonesia seperti yang diamanatkan di dalam undang-undang dasar kita, Indonesia sebagai sebuah negara merdeka ikut bertanggung jawab menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial serta kemerdekaan,” kata Menkeu.
Sementara itu, Duta Besar Jepang untuk ASEAN Masahiko Kiya menilai Indonesia mempunyai posisi penting sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, terlebih dengan perannya di ASEAN. Kiya menilai Indonesia memiliki peran penting di kancah global seperti ASEAN dan G20.
"Begitu saya sampai di Jakarta, saat itu banyak sekali spanduk soal G20. Indonesia memang saat ini memiliki peran penting di kancah global. Terlebih dengan kepemimpinan Indonesia di ASEAN tahun depan, sangat penting," kata Kiya.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan seperti saat memegang G20, Keketuaan Indonesia di ASEAN akan dijalani di tengah krisis dunia. "Keketuaan ini akan dijalani di tengah situasi dunia yang belum akan lebih baik. Secara internal, situasi di Myanmar juga menghadirkan tantangan tersendiri bagi ASEAN," kata Retno.
Karenanya, kata Menlu Retno, Indonesia menginginkan agar ASEAN tetap penting dan relevan. "Indonesia juga ingin kawasan Asia Tenggara tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, epicentrum of growth," ujar Retno.
Ia menegaskan pertumbuhan ekonomi selalu menjadi sejarah dari ASEAN. Tahun depan, Menlu Retno berharap, Keketuaan Indonesia di ASEAN dapat sebaik Presidensi G20 tahun ini. Adapun Indonesia telah menerima penyerahan Keketuaan ASEAN dari Kamboja di awal November ini dalam KTT ASEAN. Keketuaan Indonesia di ASEAN akan dimulai sejak Januari 2023.
Tantangan
Meski terbilang sukses di Presidensi G20, namun Indonesia dihadapkan pada tantangan besar pada Keketuaan ASEAN termasuk seputar isu Myanmar yang tak kunjung usai. Mantan Menteri Luar Negeri RI Hassan Wirajudha mengatakan masalah Myanmar gagal diselesaikan dua Ketua ASEAN sebelumnya, yakni Brunei Darussalam dan Kamboja."Jadi persoalan jatuh di pangkuan kita, dan untuk masa satu tahun keketuaan untuk menyelesaikan masalah yang tidak mudah itu juga merupakan satu pekerjaan yang agak tidak mungkin, dari perspektif saya," ujar Hassan.
Hassan menuturkan, secara substansi Indonesia tahu sikap dari rezim militer yang berkuasa di Myanmar. "Kesan saya (junta Myanmar) belum mau membuka diri untuk dialog, menyelesaikan secara negosiasi. Biasanya negosiasi terbuka baru terjadi ketika kedua pihak bertikai menemui titik buntu," kata Hassan.
| Baca: KAI Siapkan LRT Jabodebek dan KA Feeder KCJB untuk Jangkau Stasiun Kereta Cepat |
Menurut pandangannya, junta Myanmar merasa tidak merasa perlu bernegosiasi dengan National Unity Government of Myanmar (NUG), 'pemerintah bayangan' yang mengangkat senjata dalam melawan kudeta. "Itu situasinya tergantung pada kita, mestinya persoalan sesulit itu kita punya strategi jitu," ujar Hassan.
Sebagai informasi, Indonesia resmi menjadi Ketua ASEAN 2023 setelah menerima estafet keketuaan dari Kamboja. Penyerahan keketuaan itu berlangsung pada Upacara Penutupan KTT ASEAN Ke-40 dan Ke-41 di Phnom Penh, Kamboja, awal November 2022.
Secara simbolis, Presiden Joko Widodo menerima palu dari Perdana Menteri Kamboja Hun Sen. Ini sebagai penanda bahwa Indonesia telah menjadi pemimpin ASEAN selanjutnya. "Sebuah kehormatan bagi Indonesia menjadi Ketua ASEAN 2023. Keketuaan Indonesia akan menjadikan ASEAN Matters: Epicentrum of Growth," pungkas Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
