Upaya restrukturisasi harus dilakukan juga lantaran Garuda Indonesia terbelit utang fantastis yakni mencapai Rp70 triliun. Jumlah itu muncul karena ada peningkatan lebih dari Rp1 triliun setiap bulan karena Garuda terus menunda pembayaran kepada pemasok. Tak hanya itu, perusahaan tercatat memiliki arus kas dan ekuitas yang negatif Rp41 triliun.
"Kami memiliki 142 pesawat dan perhitungan awal kami agar pemulihan ini telah berjalan kami akan beroperasi dengan jumlah pesawat tak lebih dari 70 unit," kata Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, belum lama ini.
Berdasarkan catatan, Garuda Indonesia hanya mengoperasikan 41 unit pesawat dan tidak dapat menambah jumlah penerbangan pesawat, karena belum melakukan pembayaran kepada lessor atau perusahaan leasing selama berbulan-bulan. Sedangkan volume penumpang grup Garuda pun dikabarkan anjlok 66 persen pada tahun lalu, karena adanya pembatasan wilayah.
Grup maskapai Garuda Indonesia diketahui memiliki 15.368 karyawan dan mengoperasikan 210 pesawat pada September 2020 lalu. Kondisi kesehatan keuangan yang memburuk itu pada akhirnya sempat membuat saham Garuda terjun tujuh persen pada Senin pagi, 24 Mei 2021. Pelemahan saham tersebut berada pada level terendah sejak 1 Februari lalu.
Meski diterpa badai besar, sang nakhoda utama, Irfan Setiaputra masih enggan berbicara rinci mengenai rencana pemangkasan armada pesawat Garuda. Dirinya lebih fokus pada penawaran program pensiun dini bagi karyawan perseroan.
"Saya dan tim ingin fokus ke urusan pensiun dini. Ini yang sangat penting diputuskan oleh setiap pegawai untuk ikut atau tidak," kata Irfan.
Kembali tawarkan pensiun dini
Tak ditampik, Irfan terus melakukan berbagai macam cara guna menyelamatkan Garuda Indonesia yang salah satunya pensiun dini. Pensiun dini digulirkan kembali dan saat ini perseroan tengah dalam tahap awal menawarkan program pensiun bagi karyawan yang memenuhi kriteria dan persyaratan.
Ilustrasi awak kabin maskapai Garuda Indonesia. FOTO: Antara/Ismar Patrizki
Langkah tersebut diambil guna menjadikan Garuda Indonesia sebagai perusahaan yang lebih sehat serta adaptif di era kenormalan baru. Keputusan itu dilakukan mengutip situasi pandemi yang masih terus berlangsung dan mengharuskan Garuda melakukan langkah penyesuaian aspek suplai dan permintaan di tengah penurunan kinerja operasi.
Hal ini merupakan imbas penurunan trafik penerbangan yang terjadi secara signifikan. "Perlu kiranya kami sampaikan bahwa program pensiun dipercepat ini ditawarkan secara sukarela terhadap karyawan yang telah memenuhi kriteria," kata Irfan.
Irfan mengaku kebijakan tersebut menjadi penawaran terbaik yang dapat diupayakan terhadap karyawan di tengah situasi pandemi saat ini. Garuda Indonesia memastikan seluruh hak pegawai yang akan mengambil program tersebut akan dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku serta kebijakan perjanjian kerja yang disepakati.
Melalui program pensiun yang dipercepat tersebut, lanjutnya, Garuda berupaya untuk memberikan kesempatan kepada karyawan yang ingin merencanakan masa pensiun sebaik mungkin, khususnya bagi mereka yang memiliki prioritas lain di luar pekerjaan, maupun peluang karir lainnya di luar perusahaan.
"Ini merupakan langkah berat yang harus ditempuh Perusahaan. Namun opsi ini harus kami ambil untuk bertahan di tengah ketidakpastian situasi pemulihan kinerja industri penerbangan yang belum menunjukan titik terangnya di masa pandemi covid-19 ini," jelas Irfan.
Efisiensi
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung memiliki pandangan senada dengan Irfan mengenai kondisi Garuda Indonesia. Kondisi yang terbilang berat di Garuda Indonesia terjadi karena selain dampak pandemi covid-19, juga tidak terlepas dari warisan masalah di masa lalu. Karenanya, ia mendukung upaya penyelamatan di tubuh Garuda Indonesia.
Mengingat kondisinya tak menentu, Martin mengingatkan Irfan untuk menjadi raja tega. "Efisiensi dengan pengurangan karyawan harus diikuti dengan efisiensi di semua lini dan seluruh kontrak pihak ketiga yang bermasalah, apalagi bila ada potensi ketidakwajaran secara finansial, harus diusut tuntas dan bila mungkin dibatalkan," kata Martin.
Mengenai rencana pengurangan karyawan, Martin meminta agar langkah tersebut harus mematuhi seluruh proses sesuai UU yang berlaku. "Bahkan bila perlu diberikan tambahan benefit loyalitas mereka selama ini," tambahnya.
Ditanya tentang kemungkinan akan adanya penyuntikan kembali dana untuk Garuda, anggota legislatif dari daerah pemilihan Sumatra Utara 2 itu tidak mempermasalahkannya, asalkan diikuti dengan pembenahan yang serius.
"Ya suntikan dana itu bisa saja. Tapi harus dibarengi dengan pembenahan dan efisiensi besar-besaran di Garuda. Kalau tanpa efisiensi, akan menguras keuangan negara yang sangat besar. Padahal APBN kita tengah menghadapi pilihan-pilihan yang sulit di tengah tekanan akibat pandemi covid-19," kata Martin.
Selamatkan Garuda Indonesia
Tak hanya Martin. Dukungan untuk menyelamatkan Garuda Indonesia juga datang dari Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel. Dirinya mendukung upaya penyelamatan maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Dalam upaya penyelamatan, Gobel siap membantu menjembatani segala kebutuhan ruang komunikasi bersama stakeholders.
Ruang komunikasi yang ditawarkan Gobel yakni terkait menciptakan ekosistem usaha yang semakin solid bagi Garuda Indonesia. "Upaya menjaga keberlangsungan usaha Garuda Indonesia sebagai salah satu aset bangsa, tentunya sudah sepatutnya mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak," katanya.
Gobel berpandangan upaya pihak terkait untuk bersama-sama menyelamatkan Garuda Indonesia penting. "Sebagai maskapai pembawa bendera bangsa, Garuda Indonesia berperan penting dalam penyediaan layanan konektivitas udara guna memenuhi ketersediaan aksesibilitas masyarakat khususnya di masa pandemi," tegas Gobel.
Menurut Gobel, Garuda telah secara konsisten melakukan penyediaan aksesibilitas layanan penerbangan bagi masyarakat. Hal ini juga, katanya, tetap dilakukan di masa pengendalian transportasi akibat pandemi covid-19.
Tak hanya itu, kata Gobel, di masa pandemi ini Garuda juga berperan sebagai angkutan distribusi logistik esensial seperti pengangkutan bahan baku vaksin, alat medis, hingga distribusi komoditas ekspor nasional. "Ini, tentunya turut memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan pemulihan ekonomi nasional," tuturnya.
Empat opsi
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menyusun empat opsi dalam skema penyelamatan Garuda Indonesia. Dari keempat opsi tersebut, dua di antaranya restrukturisasi kinerja keuangan atau melikuidasi maskapai penerbangan pelat merah tersebut.
Melansir laman idxchannel, Kamis, 27 Mei 2021, keempat opsi tersebut ditetapkan usai pemerintah melakukan penolakukuran (benchmarking). "Berdasarkan hasil benchmarking dengan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah negara lain, terdapat empat opsi yang dapat diambil untuk Garuda saat ini," tulis dokumen Kementerian BUMN.
Adapun keempat opsi tersebut, pertama, pemerintah terus mendukung kinerja Garuda melalui pinjaman ekuitas. Meski demikian, dalam catatan pemegang saham, pemerintah berpotensi meninggalkan maskapai penerbangan pelat merah itu dengan utang warisan yang besar. Kondisi ini membuat perseroan menghadapi tantangan di masa mendatang.
.jpg)
Gedung Kementerian BUMN. FOTO: Kementerian BUMN
Opsi ini merujuk pada praktik restrukturisasi pemerintah Singapura terhadap salah satu penerbangan nasional negara setempat yakni, Singapore Airlines.
Kedua, menggunakan legal bankruptcy untuk merestrukturisasi kewajiban Garuda. Seperti, utang, sewa, dan kontrak kerja. Dalam catatan pemerintah, opsi ini masih mempertimbangkan Undang-Undang (UU) kepailitan. Apakah regulasi memperbolehkan adanya restrukturisasi. Opsi ini merujuk pada penyelamatan Latam Airlines milik Malaysia.
Ketiga, Garuda dibiarkan melakukan restrukturisasi. Di saat bersamaan, mulai mendirikan perusahaan maskapai penerbangan domestik baru yang akan mengambil alih sebagian besar rute domestik Garuda. Bahkan, menjadi national carrier di pasar domestik.
"(Catatannya) untuk dieksplorasi lebih lanjut sebagai opsi tambahan agar Indonesia tetap memiliki national flag carrier," tulis dokumen tersebut.
Opsi keempat, Garuda akan dilikuidasi. Dalam opsi ini, pemerintah akan mendorong sektor swasta untuk meningkatkan layanan udara. Misalnya dengan pajak bandar udara (bandara) atau subsidi rute yang lebih rendah. Jika, opsi terakhir menjadi pilihan pemerintah, maka Indonesia secara resmi tidak lagi memiliki national flag carrier.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
