Survei LPI yang dilakukan Bank Dunia melibatkan 139 negara dan mengukur enam indikator bisnis logistik, yaitu kepabeanan, infrastruktur, pengiriman internasional, kompetensi dan kualitas logistik, timeline, serta pelacakan dan penelusuran (tracking and tracing).
Meski skor kepabeanan dan infrastruktur Indonesia mengalami sedikit kenaikan, yaitu masing-masing dari 2,67 (2018) menjadi 2,8 (2023) dan 2,9 (2023), skor pengiriman internasional dan kompetensi serta kualitas logistik justru menurun drastis.
Skor pengiriman internasional turun dari 3,23 (2018) menjadi 3 (2023), sedangkan skor kompetensi dan kualitas logistik turun dari 3,1 (2018) menjadi 2,9 (2023).
Direktur Center of Law and Economic Studies (Celios) Bhima Yudhistira memberikan sejumlah catatan terkait turunnya LPI Indonesia. Sederet permasalahan logistik di Tanah Air dinilainya menjadi penyebabnya.
Ia mengatakan penyebab pertama ialah banyaknya infrastruktur yang dibangun pemerintah dengan perencanaan yang kurang matang dan tergesa-gesa. Alhasil, harapan menurunkan biaya logistik, penurunan tingkat inflasi, dan memperlancar konektivitas antarwilayah tak terwujud.
"Beberapa proyek juga ditemukan tidak mampu mengungkit daya saing di sektor industri pengolahan, salah satunya karena ketidaksiapan dalam proses perencanaan yang harusnya dilakukan secara hati-hati dan menimbang dari berbagai sisi," kata Bhima.
Ia melanjutkan, persoalan integrasi antarinfrastruktur yang kurang memadai juga menjadi salah satu penyebabnya. Dalam pengamatannya, masih terdapat beberapa infrastruktur yang dibangun dalam sembilan tahun terakhir ini, tetapi pemanfaatannya masih rendah.
"Banyak tol yang ternyata tingkat utilitas atau pemanfaatannya masih rendah karena ternyata tidak banyak dilalui untuk angkutan logistik, angkutan logistiknya masih menggunakan jalan arteri. Ini yang menyebabkan biaya logistiknya masih tetap tinggi, mahal, dan mengakibatkan skor logistik kita anjlok," ujarnya.
Selain itu, beberapa pelabuhan mengalami penurunan kualitas pelayanan. Meski pembangunan infrastruktur sudah dilakukan secara masif, kualitas pelayanan butuh banyak perbaikan.
"Indeks dari Bank Dunia itu juga menyangkut standar pelayanan di pelabuhan. Misalnya, performa Bea Cukai yang masih buruk. Jadi, jangan terburu-buru membangun infrastruktur tanpa tahu pemanfaatannya untuk apa dan kolerasinya untuk apa terhadap penurunan biaya logistik dan peningkatan daya saing," ujarnya.
| Baca juga: Wujudkan RI Jadi Negara Maju, Erick Thohir Pecut Pembangunan Ekosistem Logistik |
Perbaikan sistematis
Dalam kesempatan berbeda, CEO Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi mengatakan hasil LPI dari Bank Dunia itu perlu disikapi secara bijak sebagai masukan untuk perbaikan sektor logistik. Walau survei dilakukan berdasarkan persepsi para pelaku logistik, LPI itu disusun dengan metodologi yang jelas dan transparan.
"Peningkatan atau penurunan LPI harus diterima secara terbuka. Jangan sampai penerimaan hanya ketika skor/peringkat LPI naik, namun menolak ketika turun," kata Setijadi.
LPI, sambungnya, sejatinya memang tidak menggambarkan kinerja sektor logistik secara keseluruhan atau biaya logistik secara spesifik. Namun, LPI bisa merupakan fenomena gunung es yang mengindikasikan keberadaan berbagai persoalan dalam sektor logistik.
Tanpa melihat perubahan peringkat atau perbandingannya dengan negara lain, LPI pun dapat digunakan untuk analisis perbaikan, yaitu dengan menganalisis perubahan skor setiap dimensi.
"Misalnya, analisis dan prioritas perbaikan pada dimensi-dimensi dengan penurunan skor terbesar pada LPI 2023, yaitu timelines (turun dari 3,7 menjadi 3,3)," ujarnya.
Menurutnya, upaya peningkatan skor LPI juga harus dilakukan secara sistematis dengan program-program yang terintegrasi antarkementerian/lembaga dan para pihak terkait, termasuk pelaku usaha sektor logistik.
"Diperlukan penunjukan kementerian/lembaga sebagai penanggung jawab peningkatan LPI dan pengembangan sektor logistik secara keseluruhan yang sekarang ini belum ada," ungkapnya.
Selain mengenai pembentukan lembaga permanen bidang logistik, SCI juga menyampaikan dua langkah strategis pengembangan sektor logistik lainnya, yaitu perlunya kehadiran UU khusus yang mengatur logistik dan revisi Perpres 26/12 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional.
| Baca juga: 58 Proyek Strategis Nasional Terancam Mangkrak, Pemerintah Sebut Potensi Ganti Skema |
Penataan ekosistem
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan LPI merupakan alat ukur dalam mengidentifikasi tantangan peluang di dalam logistik perdagangan. Dalam pencatatannya, tidak semua indikator survei itu berkaitan dengan kinerja pemerintah, tetapi juga pihak pelaku usaha.
"Beberapa yang diukur ini sebenarnya berdasarkan survei-survei terhadap para pelaku usaha," kata Susiwijono, pekan lalu.
Ia mengungkapkan penurunan LPI itu disebabkan menurunnya indikator penilaian yang memerlukan partisipasi pihak swasta, seperti kompetensi dan kualitas layanan logistik, kemampuan tracking dan tracing, kemudahan layanan pengapalan ke Indonesia, serta frekuensi kesesuaian jadwal waktu barang diterima.
"Sedangkan indikator penilaian yang menjadi kontrol pemerintah seperti efisiensi proses clearance oleh Lembaga Pengendali Perbatasan dan kualitas infrastruktur pendukung menunjukkan kinerja yang baik," ujarnya.
Susiwijono menambahkan dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, diperlukan upaya penataan ekosistem logistik melalui penerapan National Logistics Ecosystem (NLE). NLE sendiri merupakan kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan arus logistik barang, sistem perbankan, sistem transportasi pergudangan, dan entitas-entitas lainnya yang termasuk di dalam NLE. (Ficky Ramadhan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
