"Diskusi saya dengan Kementerian Ketenagakerjaan, hanya 27 persen dari total 140 juta pekerja yang ditanggung BPJS Tenaga Kerja," kata Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Adi Budiarso dalam diskusi internasional Dana Pensiun: Penguatan Investasi dan Strategi Alokasi Aset, di Jakarta, Selasa, 19 September 2023.
Indonesia perlu menetapkan standar yang jauh lebih tinggi. Mayoritas pekerja Indonesia seharusnya berada dalam sistem tersebut. Pemerintah perlu menyelaraskan semua program pensiun yang dimiliki saat ini, seperti jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kesehatan nasional (JKN), tabungan hari tua (THT), dan jaminan pensiun (JP).
"Kita perlu fokus pada bagaimana dapat memasukkan setiap pekerja ke sistem dan mulai berkontribusi terhadap kesejahteraan setelah usia pensiun," kata Adi.
Indonesia memerlukan desain baru untuk memastikan semua orang dapat terlindungi dan manfaatnya harus cukup untuk mencapai kesejahteraan, bahkan 20 tahun setelah pensiun.
Tantangan selanjutnya dalam penarikan manfaat pensiun. Saat ini Indonesia masih memiliki manfaat pensiun yang mudah diakses sebelum mencapai usia pensiun. Bagi sebagian, hal itu dianggap wajar karena tiap orang mempunyai masalah darurat.
"Tetapi standar global sebenarnya pekerja harus mempertahankan 10 persen dari gaji kita sekarang selama 30-40 tahun hingga usia pensiun. Itu adalah uang yang seharusnya diberikan kepada setiap orang yang bekerja saat ini untuk kesejahteraan mereka setelah usia pensiun," kata Adi.
| Baca juga: Ingat! Pekerja Sektor Informal Juga Harus Punya Jamsostek |
Alasan transformasi sistem pensiunan
Masalah selanjutnya di Indonesia ialah usia pensiun yang rendah, bahkan sebagian besar pekerja berhenti bekerja, padahal mereka masih produktif. Karena itu, transformasi harus dimulai. Usia pensiun yang lebih wajar harus mempertimbangkan peningkatan angka harapan hidup serta mempertimbangkan usia tidak produktif bagi setiap orang.
Sekarang Indonesia memiliki angka harapan hidup pada 74 tahun. Ini berbeda jika dibandingkan dengan Australia yang punya ekspansi kapitalisasi dan harapan hidup meningkat 10 tahun menjadi 87 tahun karena telah dilakukan penyesuaian aturan besaran dan sistem dana pensiun mereka.
"Jadi, penyesuaian untuk beberapa variabel seperti usia pensiun dan manfaat pensiun minimum dan maksimum harus dimasukkan sistem pensiun. Hal ini juga menjadi landasan kebijakan investasi sangat penting dan merupakan salah satu kunci penghimpunan dana pensiun di Indonesia," kata Adi.
Namun, sayangnya, kebijakan harus ditangani dengan sistem yang lebih baik untuk menyediakan sistem pendukung. Itu juga memastikan masyarakat terlebih dahulu membentuk kebiasaan dari orang yang bebas tanpa asuransi, tanpa pensiun, atau tanpa pajak beralih kepada setiap orang harus mempertimbangkan dana pensiun, baik untuk diri sendiri maupun untuk perekonomian.
Reformasi sistem pensiun sangat penting untuk menjamin jaminan hari tua bagi pekerja. "Jadi, transformasi harus dimulai secepat mungkin," kata Adi.
Senior Research Associate at Indonesia Financial Group Progress (IFG Progress) Ibrahim Kholilul Rohman mengatakan beberapa kajian terkait dengan potensi di industri dana pensiun, misalnya, ada masalah chicken and egg di kepesertaan masyarakat pada industri dana pensiun. Berdasarkan kajian yang ada, dibutuhkan minimal pendapatan sekitar Rp4 juta per kepala per bulan bagi seseorang yang memiliki keinginan menyisihkan gaji mereka kepada dana pensiun dan asuransi.
"Ketika level minimum of income-nya tidak terpenuhi, kepesertaan ke dana pensiun masih dianggap kemewahan dan jauh dari unsur kebutuhan,"kata Ibrahim.
Karena itu, dalam kajian IFG, mereka memasukkan dana pensiun itu harus dipersonalisasi sesuai dengan kapasitas masyarakat. Jadi, inklusi masyarakat terhadap dana pensiun juga meningkat. Itu disebabkan sebagian besar tenaga kerja di Indonesia berada pada sektor informal yang tidak otomatis punya BPJS Ketenagakerjaan.
"Bila masalah formalitas pekerjanya sudah menemukan titik cerah, otomatis pekerja mandiri butuh suatu effort, ini yang membuat isu chicken and egg. Kalau pendapatannya tidak cukup, pekerja informal tidak akan mau mendaftar kepesertaan dana pensiun," kata Ibrahim.
| Baca juga: Jamin Hari Tua, Pekerja Dinilai Wajib Sisihkan Gaji |
Menurunkan risiko tekanan global
Senior Executive Vice President IFG-Progress Reza Yamora Siregar mengatakan potensi asuransi dan dana pensiun amat besar untuk pendalaman pasar keuangan. Dia mencontohkan seseorang punya alternatif menyimpan investasi di SBN dengan tenor 10 tahun dengan bunga di atas enam persen. Hal itu membuat perbankan tidak bisa memberikan pinjaman untuk jangka waktu 10 tahun dengan bunga enam persen.
Karena itu, negara harus menurunkan tingkat enam persen imbal hasil SBN agar perbankan bisa menyalurkan kredit dengan bunga di bawah delapan persen, yang masih terjangkau oleh sektor mikro. "Caranya dengan mengurangi risiko dari pasar obligasi dan aktivitas pemerintah. Memitigasinya salah satunya melalui asuransi, untuk membuat yield SBN agar lebih rendah," kata Reza.
Selanjutnya, dana pensiun diperuntukkan membantu inklusi keuangan, yaitu kepada kepemilikan SBN. Dengan demikian, ketergantungan SBN didominasi domestik dan akan lebih mudah bagi Indonesia untuk menurunkan tingkat suku bunga bank sentral dan suku bunga rambatannya.
"Sehingga pemerintah memiliki kontrol atas pendanaan, melalui dana pensiun," kata Reza.
Jika dibandingkan dengan Singapura, pekerja wajib membayar dana pensiun sekitar tujuh persen, dan ditambah yang dibayarkan pemerintah atau pemberi kerjanya sebesar 10 persen. Jadi, total setoran dana pensiun pekerja Singapura sekitar 17 persen per orang. Sebaliknya, di Indonesia komposisi dana pensiun baru 3% pembayaran sendiri dan tiga persen dibayarkan pemberi kerja.
"Misal kebijakan wajib dana pensiun ini diterapkan, potensinya besar sekali. Hitungan kami, kalau mengikuti rata-rata Asia, kontribusi dana pensiun bisa mencapai 15 persen dari PDB. Kalau mengikuti OECD, bisa mencapai 30 persen dari PDB," kata Reza.
Berkaca pada 2020, nominal PDB Indonesia mencapai USD1 triliun. Jadi, potensi dana pensiun bisa menyentuh USD300 miliar. Dana tersebut bisa untuk membeli global bond, mengurangi ketergantungan penanaman modal asing, dan mengurangi tekanan kebutuhan dana asing.
"Di sini perlunya dana pensiun dan asuransi untuk menurunkan mitigasi risiko," ujar Reza.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
