Penanganan covid-19 di Tanah Air pun menuai banyak kontroversi di mana pemerintah enggan memberlakukan karantina wilayah atau lockdown lantaran beban anggaran akan semakin berat.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan, aspek kesehatan dan ekonomi sama pentingnya. Oleh karena itu, pemerintah memilih untuk mengambil kebijakan yang dinilai pas.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Meski menuai pro dan kontra, kebijakan pemerintah juga cukup dimaklumi pelaku pasar. Pengamat Pasar Keuangan Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi mencontohkan seperti DKI Jakarta, biaya untuk mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat Ibu Kota jika diberlakukan lockdown bisa mencapai Rp550 miliar per hari. Jika satu bulan, maka pemerintah harus menyiapkan anggaran sebesar Rp16,5 triliun.
Lalu sebagai gantinya, pemerintah melakukan pembatasan secara bertahap yang diperkuat dengan program jaring pengaman seperti kartu prakerja, bantuan presiden (banpres) produktif, hingga bantuan langsung tunai.
Apakah kebijakan pemerintah tersebut berhasil membuat ekonomi RI bertahan? Berikut rangkuman perjalanan ekonomi Indonesia lewat kebijakan yang dilakukan Presiden Jokowi.
Masuk jurang resesi
Apa yang ditakutkan dari dampak pandemi covid-19 benar-benar terjadi saat Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi RI minus 3,49 persen pada kuartal III-2020. Artinya, Indonesia resmi masuk resesi setelah pada kuartal sebelumnya juga mencatat kontraksi pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi kuartal III 2020 tumbuh 5,05 persen. Secara year to date (ytd), sejak kuartal I sampai dengan kuartal III, ekonomi tercatat kontraksi sebesar minus 2,03 persen.
