"Kita bisa rasakan semenjak pandemi secara signifikan pola konsumsi masyarakat berubah," ucap Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, dalam acara Sosialisasi Hasil Survei Biaya Hidup yang dikutip pada Jumat, 15 Desember 2023.
Oleh karenanya, lanjut Pudji, bobot SBH sebelumnya, yaitu SBH 2018, dirasa masih menjadi semakin kurang relevan untuk menggambarkan atau merefleksikan pola konsumsi masyarakat saat ini. Selain itu, perkembangan barang dan jasa yang luar biasa yang bermunculan belakangan ini mencerminkan pergeseran preferensi dan prioritas dari masyarakat dalam mengonsumsi barang dan jasa.
Adanya perubahan dinamika pasar yang banyak outlet-outlet yang tumbuh, banyak pasar-pasar dan pasar online yang semakin banyak menawarkan tidak hanya beragam produk dan harga, juga menjadi latar belakang dilakukannya SBH 2022.
"Tentunya tidak lepas dari rekomendasi yang diberikan oleh dunia internasional, memang kita diwajibkan untuk melakukan pemutakhiran bobot maksimal lima tahun. Jadi jangan sampai lebih dari lima tahun," jelas Pudji.
Pada SBH 2022, ujar Puji, dilakukan penambahan cakupan wilayah, yaitu dengan menambahkan wilayah rural yang menjadi representasi dari pola konsumsi masyarakat. Adapun pembaruan yang ada di dalam SBH 2022 meliputi cakupan wilayah IHK, dari yang sebelumnya hanya sebanyak 90 kabupaten/kota menjadi 150 kabupaten/kota yang terdiri atas 90 kota IHK lama ditambah dengan 60 wilayah rural. Selain itu, cakupan sampel survei IHK bertambah dari 141.600 rumah tangga menjadi 240 ribu rumah tangga.
Paket komoditas yang diperoleh dari SBH 2022 terlihat lebih luas dan lebih besar, mencirikan semakin bervariasinya komoditas yang saat ini dikonsumsi masyarakat.
| Baca juga: Tiongkok Jadi Pembeli Paling Banyak Barang-barang Indonesia |
Komoditas yang hilang
Adapun output pertama yang ingin dicapai dari SBH 2022 ialah untuk mendapatkan paket komoditas. Terjadi perbedaan jumlah komoditas yang terpilih dari SBH 2022 jika dibandingkan dengan SBH 2018, yaitu dari 835 pada 2018 menjadi 847 pada 2022.
"Komoditas yang hilang ini contohnya adalah antena TV, ya, karena kita sudah beralih ke TV digital sehingga tidak lagi mengonsumsi antena TV. Kemudian VCD/DVD player ini tidak lagi terpilih, kemudian Playstation karena game sekarang sudah bisa dilakukan secara online gitu, ya," ucap Pudji.
Berikutnya, terang Pudji, majalah dan tabloid juga menjadi komoditas yang hilang pada SBH 2022. Adapun komoditas baru yang masuk dalam SBH 2022 antara lain tarif LTT dan MRT, serta perubahan pola konsumsi masyarakat yang merokok menggunakan rokok elektrik.
Output kedua dari SBH 2022 ialah diagram timbang atau bobot nilai konsumsi terjadi perbedaan bobot nilai konsumsi antara SBH 2018 dengan SBH 2022 per kelompoknya.
"Perbedaan bobot ini menunjukkan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat pada 2022 dibandingkan dengan 2018, terutama kalau kita lihat terjadi perubahan pola konsumsi ini pada kelompok 1, yaitu makanan, minuman, dan tembakau yang naik 2,99 persen poinnya. Kemudian juga kelompok 3, yaitu perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang turun 4,03 persen poin dan kemudian di kelompok 10 penyediaan makanan dan minuman serta restoran yang naik 1,37 persen poin," cetusnya.
Berikutnya, jika dilihat secara khusus untuk perbandingan antara 90 kota lama dengan 60 kabupaten baru, dari hasil SBH 2022 menunjukkan perbandingan bobot nilai konsumsi antara 90 kota IHK 60 kabupaten tambahan untuk wilayah rural.
Berdasarkan hasil SBH 2022, di sini terlihat bahwa perbedaan yang signifikan itu terlihat ada pada kelompok 1, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Secara umum, untuk kelompok satu itu terlihat terjadi perbedaan antara pola konsumsi masyarakat di wilayah perkotaan dan pola konsumsi masyarakat di wilayah perdesaan.
"Jadi hal ini mengindikasikan terlihat masyarakat di daerah perdesaan lebih memprioritaskan mengonsumsi kebutuhan pokok seperti makanan minuman dan kemudian juga tadi pakaian dan alas kaki kalau kita lihat di kelompok duanya, ya," jelasnya.
| Baca juga: Bawa Angin Segar, Pemilu 2024 Dorong Konsumsi Rumah Tangga |
10 kota dengan konsumsi rata-rata tertinggi per bulan
Adapun 10 kota dengan nilai konsumsi rata-rata per rumah tangga per bulannya tertinggi di dalam 90 kota lama menurut SBH 2022 ialah:
DKI Jakarta sebesar Rp14.884.110.
Bekasi sebesar Rp14.335.418.
Surabaya sebesar Rp13.357.751.
Depok sebesar Rp12.353.766.
Makassar sebesar Rp11.504.941.
Tangerang sebesar Rp10.964.939.
Bogor Rp10.371.157.
Kendari Rp10.233.553.
Batam Rp10.026.848.
Balikpapan sebesar Rp9.869.210.
10 kota dengan konsumsi rata-rata terendah per bulan
Sementara itu, untuk 10 kota dengan dengan nilai konsumsi rata-rata per rumah tangga sebulan terendah dimulai dari:
Cilacap sebesar Rp5.375.074.
Maumere Rp5.528.034.
Sibolga Rp5.687.330.
Kudus Rp5.712.306.
Tegal Rp5.867.107.
Purwokerto Rp5.881.121.
Singaraja Rp5.978.832.
Sumenep Rp5.994.442.
Jember Rp6.091.715.
Waingapu Rp6.151.971.
10 kabupaten dengan nilai konsumsi rata-rata per rumah tangga tertinggi
Adapun 10 kabupaten dengan nilai konsumsi rata-rata per rumah tangga tertinggi ada di:
Kabupaten Berau sebesar Rp8.038.941.
Kabupaten Badung sebesar Rp7.031.497.
Kabupaten Jayawijaya sebesar Rp6.823.949.
Kabupaten Belitung Timur Rp6.662.259.
Kabupaten Kolaka Rp6.644.566.
Kabupaten Halmahera Tengah Rp6.576.733.
Kabupaten Bandung Rp6.507.672.
Kabupaten Sorong Rp6.379.075.
Kabupaten Gresik Rp6.329.937.
Kabupaten Bangka Barat Rp6.241.712.
10 kabupaten dengan nilai konsumsi rata-rata per rumah tangga terendah dimulai dari:
Kabupaten Toli-Toli yang hanya sebesar Rp.3.870.360.
Kabupaten Timor Tengah Selatan Rp3.886.518.
Kabupaten Lampung Timur Rp 3.904.243.
Kabupaten Kapuas Rp4.160.794.
Kabupaten Aceh Tamiang Rp4.163.535.
Kabupaten Mesuji Rp4.193.445.
Kabupaten Minahasa Selatan Rp4.302.507.
Kabupaten Wonosobo Rp4.318.624.
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Rp4.345.108.
Kabupaten Tulungagung Rp4.447.479.
Hasilkan data inflasi yang akurat
Dalam kesempatan yang sama, Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut pentingnya pengendalian inflasi menjadi pertimbangan bahwa SBH menjadi kunci penting untuk Indonesia bisa menghasilkan data inflasi yang baik dan akurat karena bobot inflasi ditentukan survei biaya hidup.
"Langkah kita melakukan SBH 2022 adalah untuk kita bisa menangkap perubahan pola hidup yang terjadi di masyarakat kita sehingga nanti penghitungan bobot dari inflasi ini akan menjadi lebih baik dan lebih akurat sesuai dengan perkembangan terkini yang terjadi di masyarakat kita akibat mungkin pandemi covid-19 menyebabkan pola konsumsi masyarakat kita berubah," tutur dia.
Menurutnya, pemanfaatan data inflasi sangat banyak. Sebagai contoh, inflasi bersama digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan yang disebut dengan asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan untuk menghitung APBN dan menghitung sasaran sasaran pembangunan.
Kedua, inflasi merupakan sasaran dari kebijakan moneter sehingga pastinya Bank Indonesia terus memastikan angka inflasi yang dihasilkan dan dikeluarkan BPS diharapkan bisa sesuai dengan sasaran dalam rentang inflasi yang ditetapkan bersama antara pemerintah dan Bank Indonesia.
"Angka inflasi Januari 2024 yang kemudian akan kami rilis pada 1 Februari 2024 akan menggunakan SBH dengan tahun dasar 2022. Oleh sebab itu, penting kiranya kami melakukan sosialisasi ini karena penyusunan IHK sangat penting untuk digunakan sebagai indikator dalam mengevaluasi kinerja pengendalian inflasi dari waktu ke waktu. Kami juga meyakini pastinya terjadi perubahan pola konsumsi dari masyarakat kita kalau kita bandingkan dari SBH 2022 dengan SBH 2018," terangnya.
| Baca juga: Demi Tekan Inflasi di Akhir Tahun, Pemerintah Siapkan Bahan Pokok Murah |
Tentunya, ujar Amalia, dengan SBH 2022 sekaligus mulai tahun depan, dirinya akan memastikan BPS bisa menyampaikan atau mengeluarkan data inflasi provinsi yang jumlahnya sesuai dengan provinsi saat ini.
"Jadi bukan lagi 34 provinsi, tetapi sudah mencakup 38 provinsi sehingga sesuai dengan kondisi atau fakta yang ada yang kita miliki saat ini," papar Amalia.
Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (BI) Wahyu Agung Nugroho menyebut pada kebijakan moneter Bank Indonesia paling tidak memiliki sasaran yang ingin dicapai.
"Pertama stabilitas harga, di sini kita mencoba untuk meminta optimum level antara harga dan output seperti apa. Nah, kita formulakan seperti itu untuk tujuan yang pertama stabilitas harga dari situ terlihat memang inflasi mempunyai peranan sangat penting karena pada akhirnya nanti Bank Indonesia akan merespons kebijakan, terutama untuk stabilitas harga kita basisnya masih suku bunga," ucap Wahyu.
Dengan SBH yang baru ini, ujar Wahyu, nantinya BI akan melihat lagi bagaimana komposisi dari IHK setelah dipecah menjadi inflasi inti, inflasi komponen harga bergejolak, dan inflasi komponen harga yang diatur pemerintah.
"Kita tidak ingin menetapkan target inflasi yang terlalu rendah atau yang terlalu tinggi. Kita coba cari yang kira-kira pas seperti apa. Dengan SBH yang baru ini, moga-moga bisa meminimalkan measurement basis yang ada itu. Sebab (SBH 2022) sudah menangkap fenomena-fenomena baru, termasuk adanya pergeseran tidak hanya pasar dari pasar tradisional dan pasar modern, tapi sudah ke pasar online, nah ini yang sepertinya sudah ditangkap di SBH," jelas dia. (Naufal Zuhdi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
