Hal itu terefleksi dari capaian pertumbuhan ekonomi 2022 yang tercatat tumbuh 5,31 persen (year on year/yoy) di saat negara lain banyak mengalami perlambatan. Tingkat inflasi juga dapat dijaga rendah di level 5,5 persen tatkala banyak negara mengalami lonjakan yang luar biasa.
"Dua hal ini yang menjadi nilai lebih kita di mata dunia. Dan, dari surveinya Bloomberg, mengukur suatu negara terjadi resesi atau tidak, Indonesia relatif pada posisi paling rendah. Jadi paling jauh dari terjadinya resesi," ungkap Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam Rapat Kerja Teknis Propam Polri 2023, Kamis, 2 Maret 2023.
Berbagai indikator utama baik dari sektor riil maupun eksternal menunjukkan prospek ekonomi ke depan berada di level yang baik. Itu tecermin dari nilai indeks keyakinan konsumen (IKK) yang masih optimistis di angka 123,0 pada Januari 2023.
Selain itu, purchasing manager's index (PMI) manufaktur Indonesia yang konsisten ekspansif di level 51,2 pada Februari 2023. Neraca perdagangan juga masih menunjukkan tren surplus selama 33 bulan berturut-turut. Pun, rasio utang luar negeri terhadap produk domestik bruto yang masih dalam level aman.
Kendati mengantongi modal yang cukup baik, pemerintah menyatakan bakal tetap waspada dan antisipatif dalam menghadai risiko ke depan. Itu mengingat pertumbuhan global diperkirakan masih melambat di 2023 karena berbagai risiko, seperti ketidakpastian tensi geopolitik, potensi terjadinya cuaca ekstrem, tingginya tingkat suku bunga, dan kebijakan fiskal yang relatif sempit.
| Baca juga: Hei Investor, Jangan Gampang 'Kegocek' Investasi Bodong Ya! |
Ekonomi Indonesia tangguh
Tidak mengherankan, kata Susiwijono, bila Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global melambat dari 3,4 persen pada 2022 menjadi 2,9 persen pada 2023."Di 2023, kita optimistis ekonomi kita akan tetap tangguh di tengah-tengah risiko perlambatan global. Dengan kita mulai buka PPKM kemarin, kita harapkan mobilitas masyarakat terus meningkat. Kemudian juga berbagai kenaikan investasi dan perbaikan permintaan global," kata dia.
"Dan, yang paling penting, Bapak Presiden terus mendorong hilirisasi sumber daya alam, pelarangan ekspor sumber daya alam, surplus neraca pembayaran dan neraca perdagangan memanfaatkan bonus demografi, digitalisasi. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja yang sedang kita dorong sekarang ini," tambah Susiwijono.
Dalam memitigasi transmisi dari kenaikan harga komoditas global, pemerintah melakukan berbagai upaya ekstra pengendalian inflasi dalam forum Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui strategi kebijakan 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
"Inflasi kita kontribusi terbesar dari pangan. Karena itu, teman-teman seluruh K/L dan dari kepolisian sebagai salah satu yang ada di Tim Pengendalian Inflasi Nasional, bersama-sama dengan pemda mengontrol pengendalian inflasi sebagai salah satu kunci untuk pertumbuhan ekonomi kita," jelas Susiwijono.
| Baca juga: Inflasi dan Resesi Menghantui, Berikut 5 Temuan DBS bagi Masyarakat Indonesia di 2023-2024 |
Manfaatkan tahun politik
Peluang untuk menumbuhkan perekonomian dalam negeri juga terbuka seiring dengan masuknya tahun politik menjelang pemilihan umum di tahun depan. Pesta demokrasi lima tahunan itu dinilai dapat memberikan suntikan pada peningkatan daya beli masyarakat.Pasalnya, dana yang dikucurkan oleh partai-partai politik dalam menyambut pemilu bakal menjadi faktor pengungkit konsumsi dalam negeri. Demikian dikatakan ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani.
"Tahun politik itu cenderung banyak spending yang dilakukan, paling tidak dari dana-dana yang dikeluarkan oleh partai politik maupun juga calon-calon yang mau jadi anggota DPR sehingga ini juga akan meningkatkan justru konsumsi," ujarnya.
Berdasarkan data histori yang dimilikinya, Aviliani mengatakan perekonomian domestik mengalami sedikit penguatan menjelang pemilu. Dalam dua edisi pemilu terakhir, misalnya, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 5,01 persen di 2014 dan 5,02 persen di 2019.
Dengan kata lain, kehadiran pemilu sedianya memberikan dorongan terhadap perekonomian dalam negeri. Aviliani juga menilai publik saat ini sudah lebih dewasa dan memahami arti dari pemilu.
Hal itu dirasa bisa mendorong kelangsungan pemilu berjalan dengan baik tanpa menimbulkan gesekan sosial. Dengan begitu, implikasi terhadap perekonomian cenderung positif, alih-alih negatif. "Sekarang masyarakat kita itu sudah jauh lebih dewasa karena pemilu itu dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa," jelas Aviliani.
Namun, pemerintah dinilai tetap perlu memperhatikan keberlanjutan kebijakan. Pasalnya, kebijakan kerap berubah pascapergantian presiden. Karena itu, dia mendorong pemerintah membuat perencanaan kebijakan dengan matang dalam jangka panjang. "Ini yang mungkin perlu diyakinkan sehingga investasi akan tetap ada," kata Aviliani.
| Baca juga: Ternyata, 60% PDB Negara Asia Pasifik dari Layanan Digital |
Banjir likuiditas jelang pemilu
Ekonom senior Indef lainnya, Iman Sugema, menyatakan banjir likuiditas di perekonomian menjelang pemilu telah menjadi rahasia umum. Uang beredar di masyarakat akan tumbuh signifikan dan dapat memicu peningkatan konsumsi."Di tahun-tahun pemilu, atau tiga bulan sebelum hari H, itu uang-uang yang beredar di luar negeri, termasuk di dalamnya uang haram, itu akan masuk ke Indonesia," kata dia.
"Yang tadinya dikumpulkan oleh politisi A, B, C, D, akan dibawa masuk ke Indonesia dari safe haven, entah Singapura atau dari mana untuk membiayai aktivitas politik mereka. Ini pola umum, selalu terjadi di Indonesia," tambah Iman.
Derasnya valuta asing akan mendorong peningkatan permintaan rupiah. Di satu sisi, kondisi tersebut berdampak positif bagi perekonomian. Di lain sisi, itu dapat menjadi petaka karena dana tersebut bisa jadi ilegal.
"Kita selalu berhadapan dengan shortage financial resources. Di masa pemilu, uang dari luar itu akan masuk ke Indonesia, itu bisa dimanfaatkan. Tapi kebanyakan ini adalah uang ilegal sehingga kalau dimanfaatkan oleh financial system, saya kira tidak akan bisa secara langsung," tutur Iman.
Dia juga mewanti-wanti agar tensi politik dalam negeri bisa tetap dijaga dan dikendalikan. Sebab, imbuh Iman, mendidihnya suhu politik dapat berdampak pada konfigurasi bisnis dan memberikan risiko baru terhadap perekonomian.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
