Ada dua faktor yang membuat rupiah melemah, internal dan eksternal. Faktor internal karena Bank Indonesia akan mengumumkan hasil rapat dewan gubernur (RDG) pada Kamis, 20 Juni 2024 hari ini.
Sementara faktor eksternal karena menurunnya yield obligasi AS 10 tahun, optimisme penurunan bunga oleh The Fed di triwulan IV-2024, dan pelaku pasar masih menunggu data-data ekonomi AS yang akan rilis minggu ini.
| Baca juga: Bos BI Upayakan Rupiah Kembali di Bawah Rp16 Ribu/USD, Gimana Caranya? |
Pemerintah "menenangkan" pasar
Presiden Joko Widodo pun mencoba "menenangkan" pasar. Dia menyebut harga rupiah di Rp16.300 per USD masih merupakan posisi yang baik. Menurut Jokowi, hal ini karena ketidakpastian global menghantui semua negara sehingga menekan nilai tukar.
Bank Indonesia (BI) pun setali tiga uang. Tidak ingin membuat masyarakat panik, BI melakukan intervensi berlapis (triple intervention) untuk menahan laju pelemahan rupiah terhadap dolar AS demi menjaga stabilitas rupiah.
Intervensi ini dilakukan di pasar spot, di Domestic Non-Delivery Forward (DNDF) atau transaksi derivatif valas terhadap rupiah yang standar (plain vanilla) berupa transaksi forward dengan mekanisme fixing di pasar domestik, serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.
Gubernur BI Perry Warjiyo meyakini upaya nilai tukar rupiah akan terus menguat sesuai fundamental. Ada empat faktor mengapa kurs tersebut akan lebih membaik dan lebih stabil:
- Imbal hasil (yield differential) yang menarik karena kenaikan BI-Rate dan suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
- Premi risiko yang menurun karena Credit Default Swap (CDS) lima tahun Indonesia per 7 Mei 2024 mengalami penurunan menjadi 69,9 dari sebelumnya di atas 70.
- Prospek ekonomi Indonesia yang lebih baik.
- Komitmen BI menstabilkan nilai tukar rupiah.
Pengusaha teriak
Kondisi pelemahan rupiah pun membuat para pengusaha teriak. Menurut mereka, kondisi ini lama-lama bisa menimbulkan PHK dan membuat industri makin buntung. Apalagi di sektor manufaktur. Kinerja industri manufaktur di Tanah Air, khususnya yang sektor padat karya berorientasi ekspor menjadi terancam karena pelemahan rupiah.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, depresiasi rupiah semakin menambah beban operational expenditure (opex) atau biaya yang difungsikan untuk operasional sehari-hari perusahaan. Padahal, beban opex terus meningkat seiring dengan kenaikan upah, suku bunga dan beban lainnya.
Tak hanya manufaktur, sektor jasa konstruksi juga terkena imbasnya. Ketua Umum BPP Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Andi Rukman Karumpa menyampaikan pelemahan nilai tukar rupiah yang juga diikuti oleh menguatnya dolar Amerika Serikat (AS) secara signifikan memengaruhi biaya bahan baku impor yang digunakan dalam sektor konstruksi.
Selain kenaikan biaya bahan baku, pelemahan nilai tukar rupiah juga membawa beberapa dampak lain yang dirasakan oleh pengusaha jasa konstruksi, mulai dari keterbatasan likuiditas, penundaan proyek, risiko kredit, dan inflasi.
| Baca juga: Kebanjiran Duit Asing Rp8,91 Triliun, Rupiah Malah 'Sakit Parah' |
Berikut perbandingan kondisi rupiah saat krisis 1998, 2008, dan 2020
Krisis 1998
Melansir laman Ditjen Pajak, krisis ekonomi yang melanda Indonesa pada 1998, sebagai dampak gejolak nilai mata uang rupiah (krisis moneter), menggerek inflasi tak terkendali, menurunkan daya beli, dan ketidakberdayaan produksi. Ketidakpercayaan investor menyebabkan terganggunya aliran modal Indonesia, kebangkrutan berbagai perusahaan kian nyata saat itu.
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kian marak dan tak terkendali. Fenomena PHK, membuat jumlah pengangguran di Indonesia semakin bertambah dan memperburuk tingkat kemiskinan di Indonesia. Diperlukan waktu hingga dua tahun untuk Indonesia kembali pulih dari krisis ekonomi tersebut.
Krisis moneter mulai terlihat sejak Agustus 1997 dengan penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Mata uang rupiah merosot dari rata-rata Rp2.450 pada Juni 1997 menjadi Rp13.513 pada Januari 1998. Cadangan devisa negara tidak cukup untuk menahan penurunan nilai mata uang rupiah.
2008
Krisis finansial global yang terjadi di 2008, kemudian berdampak secara makro di Indonesia. Kekhawatiran pemerintah akan terjadi hal yang sama seperti 1998. Mengantisipasi hal tersebut, kemudian pemerintah mengambil langkah melalui penyelamatan beberapa bank di Indonesia.
Ekonomi Indonesia dapat lekas pulih berkat sektor ekonomi mikro masyarakat yang tetap aktif. Aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia yang sebagian besar berada di sektor riil diindikasi sebagai penyelamat Indonesia dari dampak krisis global 2008.
Adapun kurs rupiah di akhir 2008 tercatat dari Rp9.000 menjadi Rp13 ribu per USD. Pada 2008, tepatnya di kuartal IV, di Amerika Serikat sedang terjadi pem-bailout-an banyak bank besar. Bank Sentral AS harus menurunkan suku bunganya dari level lima persen menjadi 0,25 persen.
2020
Krisis kesehatan imbas covid-19 pada tahun ini menyerang pasar keuangan, ekonomi, supply chain, daya beli masyarakat, serta Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Krisis keuangan imbas pandemi ini terjadi secara merata di seluruh negara di dunia.
Krisis pada 2020 berdampak pada middle low class atau kelas menengah. Supir taksi, ojek online, kuli bangunan, kuli pelabuhan, mereka yang memiliki mata pencaharian pembayaran harian terkena dampaknya.
Pada tahun ini, semua aktivitas lumpuh total gegara pandemi covid-19 melanda karena danya penguncian wilayah alias lockdown.
Adapun krisis ekonomi imbas covid-19 telah menekan nilai tukar rupiah sebesar 12 persen, dari Rp13.800 per USD menjadi Rp16 ribu per USD.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
