Membangun Daerah Lewat Pelabuhan
Ilustrasi (MI/RAMDANI)
PERDAGANGAN memiliki peranan penting dalam struktur perekonomian. Melalui perdagangan, suatu negara bisa memacu kinerja ekspor untuk menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan di sisi lain aktivitas impor bisa dipergunakan sesuai kebutuhan di dalam negeri saat diperlukan.
 
Berbicara perdagangan tentu berkaitan erat dengan aktivitas bongkar muat barang di pelabuhan. Pelabuhan merupakan sarana penting yang mutlak dimiliki suatu negara, termasuk Indonesia karena pelabuhan merupakan pintu gerbang barang-barang yang masuk dan keluar baik dari dalam negeri maupun ke luar negeri.

Adapun Indonesia merupakan negara maritim yang dua pertiga wilayahnya perairan. Secara geografis, letaknya strategis karena terletak pada jalur perdagangan dunia yang menjadikan laut sebagai urat nadi jalur distribusi. Sebagai negara kepulauan, peran pelabuhan menjadi vital karena menunjang rantai perdagangan antarpulau dan perdagangan internasional.

Di sini, peran PT Pelabuhan Indonesia II atau IPC menjadi penting. Pasalnya, sebagai perusahaan penyedia layanan jasa kepelabuhanan, IPC menentukan lancar tidaknya aktivitas lalu lintas perdagangan di pelabuhan. Bahkan, sepi atau ramainya aktivitas di pelabuhan yang dikelola IPC bisa menjadi salah satu indikasi menggeliat atau lesunya sektor riil di Tanah Air.



Hal tersebut tentu tidak mengada-ada lantaran bagi kalangan pebisnis atau pengusaha meyakini bahwa pelabuhan merupakan respresentasi sektor riil di Tanah Air. Bahkan, pelabuhan bisa juga disebut sebagai etalase pertama perdagangan internasional, karena barang yang masuk ke suatu negara atau ke Indonesia pastinya melalui pelabuhan terlebih dahulu.

Bagi IPC, sebagai mata rantai logistik pun dituntut untuk melakukan transformasi menjadi lebih modern dan efisien. Memang sejak dinakhodai Elvyn G Masassya, IPC mulai secara perlahan bertransformasi untuk bisa memenangkan kompetisi yang kian ketat di era globalisasi sekarang ini sejalan dengan perubahan wajah baru pelabuhan di Tanah Air termasuk di daerah.

Baca Juga: Pemerintah Diminta Optimalkan Pengelolaan Pelabuhan Marunda

Jika ditelisik, Elvyn G Masassya memang terus mengarahkan "kapal besar" bernama IPC meningkatkan kualitas, baik di sisi hardware seperti fasilitas dan infrastruktur baru, maupun software, seperti peningkatan kemampuan operasional para karyawan. Transformasi ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam menghadapi constant change.


Sumber: Kominfo

"Hendaknya kita merdeka dari segala hal yang menghambat perubahan ke arah lebih baik. Komitmen untuk berubah merupakan bentuk lain perjuangan kemerdekaan masa kini," ungkap mantan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan itu.

Membangun Pelabuhan di Daerah

Di sisi lain, IPC terlihat secara kontinu memaksimalkan pembangunan pelabuhan di daerah seiring dengan era baru pelabuhan. Untuk pembangunan Terminal Kijing di Kalimantan Barat (Kalbar), misalnya, terus dilakukan yang nantinya dibagi menjadi empat terminal yakni Terminal Petikemas, Terminal Multipurpose, Terminal Curah Cair, dan Terminal Curah Kering.

Pelabuhan Kijing diproyeksikan akan menampung kapasitas hampir 1 juta TEUs petikemas, 8,3 juta ton CPO, dan 15 juta ton curah kering. Terminal Kijing berlokasi di Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, sebagai pelabuhan laut dalam yang mampu mengakomodasi potensi hinterland dan kapal berukuran besar.



Pelabuhan Kijing ditargetkan dapat mulai beroperasi pada 2019. Adanya Pelabuhan Terminal Kijing di Sungai Kunyit akan membuka peluang ekspor langsung ke negara tujuan dari Kalbar. Adanya potensi tersebut seharusnya digunakan pemerintah kabupaten dan kota serta provinsi untuk segera melakukan konsolidasi mendorong produk unggulan dari Kalbar.

"Sayang kalau infrastruktur yang luar biasa ini tidak dimanfaatkan maksimal oleh seluruh pemda di Kalbar. Pelabuhan Terminal Kijing sudah dipersiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan 50 tahun hingga 100 tahun. Sehingga ke depan strateginya (harus) jelas produk apa yang dihasilkan dari Kalbar, termasuk industri ikutannya," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan.

Selain Kijing, pelabuhan lain yang dibangun adalah pelabuhan Sorong di Papua Barat yang direncanakan menjadi pelabuhan hub di timur Indonesia sehingga arus tol laut yang ditargetkan hingga ke timur Indonesia dapat berjalan sesuai rencana. IPC berupaya untuk memulai pembangunan Tahap I Pelabuhan Sorong dengan proyeksi kapasitas mencapai 500 ribu TEUs.

Baca Juga: Pelabuhan Meulabuh bakal Dipindah

Tidak hanya itu, IPC juga berupaya membangun Pelabuhan di Bengkulu. Pelabuhan ini dinilai bisa memperlancar arus barang melalui jalur laut baik distribusi hasil perkebunan selain CPO, karet, kopo, dan kayu yang akan diolah menjadi produk jadi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Baai, yang tentunya bisa menjadi faktor pendukung tumbuhnya aktivitas perekonomian.


Sumber: Kominfo

Adapun pelabuhan lainnya yang diharapkan keberadaannya bisa mendukung perekonomian di daerah setempat yakni Pelabuhan Tanjung Pandan dan Pelabuhan Pangkal Balam di Provinsi Bangka Belitung, Pelabuhan Muara Sabak dan Pelabuhan Talang Duku di Jambi, hingga Pelabuhan Panjang, di Lampung,

Era baru pelabuhan memang harus sudah dimulai. Pelabuhan jangan lagi hanya sebatas mengatur lalu lintas aktivitas bongkar muat semata. Namun, peningkatan kualitas dari sisi hardware dan software diperlukan agar pelabuhan menjadi mata rantai pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pelabuhan harus bisa menstimulus perekonomian di daerah-daerah di Indonesia.

Baca Juga: Optimalisasi Pelabuhan Marunda Berpotensi Setor Ratusan Miliar ke Kas Negara

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan R Agus H Purnomo mengatakan pengelola pelabuhan harus mampu menciptakan biaya logistik yang kompetitif sehingga bisa bersaing dengan negara lain. Selain itu, juga perlu untuk meningkatkan kompetisi dan jangan pernah takut berkompetisi.

Sementara itu, Direktur Kepelabuhanan Kemenhub M Tohir menambahkan Kementerian Perhubungan mewajibkan kepada setiap otoritas pelabuhan utama dan KSOP untuk menetapkan standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan pada masing-masing wilayah kerjanya dan melakukan evaluasi setiap tahunnya.



"Kemenhub berharap otoritas pelabuhan selaku regulator pelabuhan bersama dengan badan usaha pelabuhan selaku operator pelabuhan dapat menyusun standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan yang dapat memacu peningkatan kinerja terminal dan pelabuhan," ujarnya.

Di sisi lain, guna meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas di antara stakeholders terkait, IPC berencana membangun Maritime Tower di Jakarta Utara, yang akan menjadi pusat aktivitas seluruh stakeholders pelabuhan. Pembangunan Maritime Tower ini bertujuan memudahkan komunikasi sehingga harapannya memperlancar aktivitas di pelabuhan.

Lebih lanjut, Elvyn mengatakan, IPC tengah mengembangkan gagasan "Pelabuhan Indonesia Incorporated" di mana sebagai tahap awal akan dijajaki pelaksanaan cross ownership program yaitu menggabungkan beberapa anak perusahaan sejenis yang dimiki PT Pelindo I-IV sehingga dapat memberi dampak pasar yang lebih luas.

Baca Juga: Makassar New Port Beroperasi Awal 2019

"Serta mempunyai kesamaan standarisasi operasional maupun sistem sehingga dapat memberikan pelayanan jasa yang maksimal kepada para pengguna jasa pelabuhan," kata Elvyn, yang juga merupakan mantan bankir.

Pelabuhan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

Tidak dipungkiri, keberadaan pelabuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk di daerah sangat penting. Hal ini yang sepertinya melatarbelakangi Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Komisi V DPR RI memanggil Kementerian Perhubungan untuk membahas anggaran pelabuhan di Indonesia.

Baca Juga: Menteri Susi Ingin Pelabuhan Selatan Pulau Jawa Segera Rampung

Pasalnya, lanjutnya, ada 33 pembangunan pelabuhan mangkrak. Dalam hal ini, ia meminta Komisi V DPR mendorong Kementerian Perhubungan memberikan penambahan anggaran agar proyek-proyek pembangunan pelabuhan dapat berjalan. Hal itu untuk membuka hubungan antardaerah serta dapat meningkatkan perekonomian daerah setempat.


Sumber: Kominfo

Tidak hanya itu, pria yang biasa disapa Bamsoet ini juga meminta Komisi II DPR dan Komisi V DPR mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk bersama-sama mengatasi dan menyelesaikan kendala-kendala dalam pembangunan 33 proyek pelabuhan agar selesai sesuai target.

Baca Juga: Kemenhub Minta Pemda DKI Perluas Pelabuhan Muara Angke

"Meminta Komisi V DPR mendorong Kemenhub dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk berkoordinasi dalam pembangunan sarana penunjang seperti pembangunan akses jalan. Mengingat sebagian pelabuhan tidak dilengkapi akses jalan menuju dermaga," tutur Bamsoet.

Jangan Terlambat Berbuat untuk Laut

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan semua pihak agar jangan terlambat berbuat untuk laut. Menurutnya pemerintah semata tidak mungkin menyelesaikan semua persoalan yang ada. Hal itu dianggap penting lantaran Presiden mengungkapkan lebih dari 90 persen total volume perdagangan dunia dilakukan melalui laut.

Bahkan, sebanyak 40 persen nilai perdagangan dunia dilakukan melalui laut, dan 61 persen total hasil produksi minyak mentah dunia didistribusikan melalui laut. Selain itu, lanjut Jokowi, hampir setengah penduduk dunia atau sekitar 3,2 miliar manusia hidup dalam radius 100 kilometer dari lautan.

Baca Juga: AS Tinjau Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung

"Itu lah gambaran pentingnya arti laut bagi kehidupan kita dan masa depan umat manusia," ujar Jokowi.

Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengungkapkan, Indonesia memerlukan revolusi mental untuk menangani tantangan di laut dan mengelola laut secara berkesinambungan. Ia menegaskan Indonesia sudah bertekad untuk menjadi kekuatan maritim dunia. Karenanya dalam empat tahun terakhir berbagai langkah telah dilaksanakan.

Baca Juga: Pelabuhan Niaga di Jepara Kurang Dioptimalkan

Langkah itu seperti meningkatkan konektivitas melalui tol laut dengan memperkuat armada laut dan pembangunan 477 pelabuhan, pengurangan polusi laut dengan target pengurangan sampah plastik di laut sebesar 70 persen pada 2025, tercapainya kawasan konservasi perairan seluas 20 juta hektare pada 2018 atau dua tahun lebih cepat dari target 2020.

"Ke depan, Indonesia juga ingin memajukan kerja sama maritim di kawasan Indo-Pasifik," pungkas Jokowi.

 



(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id