• Card 5 of 8
Telusur

Mencari Sponsor Politik dari BLBI

Wanda Indana    •    11 Januari 2018 17:36

Ilustrasi: Medcom Ilustrasi: Medcom

Banyak kalangan menduga kasus ‘tua’ ini sengaja dipelihara sebagai alat politik. Bisa untuk menyandera, bisa pula untuk mencari dukungan ‘biaya politik’. Tak berlebihan, sebab gaung BLBI hanya nyaring menjelang tahun politik.


Jakarta: Kasus dugaan korupsi penyerahan Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada 2004 terus bergulir. Lebih dari satu dekade, penanganan hukumnya tak kunjung tuntas.

Baru-baru ini KPK telah menetapkan mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Tumenggung sebagai tersangka. Syafruddin diduga ‘main mata’ dengan Sjamsul Nursalim terkait pemberian SKL BLBI.
 
Sjamsul Nursalim sendiri adalah pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) - debitur terbesar BLBI pada 1998, yakni Rp 28,4 triliun.




Sesuai Inpres Nomor 8 Tahun 2002, jika para debitur BLBI tidak melunasi utang tersebut, pidana akan menjeratnya. Sebaliknya, bila ada usaha untuk membayarnya, dia lolos dari jerat hukum.
 
Lobi melobi pun dilakoni para debitur. Mereka mengaku tidak mampu melaksanakan kewajibannya mengembalikan BLBI, tapi bersedia menyerahkan asetnya kepada negara melalui BPPN; atas dasar restrukturisasi kewajiban yang ditetapkan BPPN dan disetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK).
 
Singkat cerita, setelah mengembalikan utang dengan sejumlah aset yang dimilikinya, tercatat sisa utang BLBI Sjamsul adalah Rp 4,8 triliun. Namun, dalam prosesnya, restrukturisasi aset Sjamsul sebesar Rp 1,1 triliun. Sisanya, Rp 3,7 triliun, tidak dibahas dalam proses restrukturisasi.

Setelah Sjamsul menyerahkan aset senilai Rp 1,1 triliun, akhirnya dia menerima SKL dari BPPN pada 2004. Utangnya dinyatakan lunas, juga bebas dari ancaman pidana apapun terkait BLBI.

Belakangan diketahui, saat aset-aset yang diserahkan para debitur itu dilelang BPPN dengan harga sangat murah, para debitur membelinya kembali melalui perusahaan lain miliknya di luar negeri. Alhasil, aset-aset yang sudah diserahkan untuk melunasi utang tadi, kembali dikuasai debitur.
 
Pada sisi lain, banyak kalangan mengkritisi soal penerbitan SKL untuk Sjamsul Nursalim, yang sejatinya masih ada utang tersisa sebesar Rp 3,7 triliun.
 

Halaman 2 dari SKL yang ditandatangani mantan Ketua BPPN Syafruddin Tumenggung untuk Sjamsul Nursalim. (Medcom Files)


SKL yang diberikan kepada Sjamsul Nursalim bersandar kepada Inpres Nomor 8 Tahun 2002; tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum Kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya – yang diterbitkan Presiden Megawati Soekarnoputri.
 
Dari sini lah asumsi liar berkembang; Ketua Umum DPP PDI Perjuangan itu terlibat. Sebuah opini turut terbangun di tengah masyarakat; Megawati dan PDIP-nya ‘tersandera’ kasus SKL BLBI.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, ada pihak-pihak yang menunggangi upaya penegakan hukum. Kasus korupsi cenderung dijadikan komoditi politik untuk menyerang lawan politik.
 
“Pemberantasan korupsi seolah diboncengi kepentingan politik untuk mengalahkan pihak rival,” ujar Siti kepada Medcom.id, Selasa 9 Januari 2017.
 

Pula sebaliknya, tidak menutup kemungkinan isu hukum ini justru dijadikan alat pencari sumbangan untuk biaya politik, oleh siapa pun. Polanya, saling membutuhkan.


Para koruptor, dalam hal ini konglomerat yang diduga pengemplang BLBI, berkepentingan mendikte penguasa. Caranya, menyalurkan modal politik untuk pemilu - disertai perjanjian terselubung. Harapannya, kasus dugaan korupsi yang melibatkan mereka bisa diarahkan.

Kebetulan, elite politik pun membutuhkan biaya besar untuk menempatkan kelompoknya di kursi kekuasaan. Mahfum, politik transaksional membuat biaya politik di Indonesia semakin tinggi.
 
“Demokrasi yang kita bangun akan terkontaminasi dan terus-menerus diinterupsi oleh perilaku distortif para aktor pencuri uang negara, yang menunggangi upaya penegakan hukum,” tegas Siti.


Peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI Siti Zuhro. (MI)


Bila seperti ini, sambungnya, secara tidak langsung  parpol bisa dituduh sebagai pelindung para koruptor - dengan mengarahkan kasus-kasus korupsi. Boleh jadi hal ini terpaksa dilakukan untuk memenuhi perjanjian terselubung dengan si pemodal.
 
Dengan keterbukaan informasi seperti sekarang, kata Siti, hampir tak ada rahasia yang bisa ditutupi lagi untuk tidak diketahui publik. Termasuk yang terjadi di kasus BLBI, sudah menjadi rahasia umum. Ya. Konon kasus ini melibatkan elite yang berkuasa dan gurita korporasi.
 
“Ini pula yang akan menyandera ikhtiar pemberantasan korupsi di Indonesia, yang sejauh ini belum bisa menuntaskan beberapa kasus megakorupsi yang melibatkan koruptor-koruptor kakap,” pungkas Siti.




Senada dengan Siti, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, dalam politik, aksi sandera menyandera tak bisa dihindari. Menjadi sebuah kewajaran.
 
“Dalam beberapa kasus, parpol memanfaatkan para pemodal sebagai ATM, dengan beberapa kesepakatan,” ucapnya. Pangi juga menambahkan, tidak menutup kemungkinan dalam kasus BLBI.
 
Terkait dukungan konglomerat dalam kontestasi politik, kami pun mencoba mengonfirmasinya ke pihak Sjamsul Nursalim, pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) - debitur terbesar BLBI pada 1998 dan penerima SKL dari BPPN pada 2004.
 
Namun, hingga berita ini diturunkan, kami belum berhasil mendapatkan akses langsung ke Sjamsul Nursalim. Kuasa hukumnya, Maqdir Ismail, juga tidak mengetahui persis keberadaan kliennya.
 
Soal perjanjian terselubung dan kucuran dana untuk elite politik dari kliennya, Maqdir tampak ragu menjawabnya.
 
“Kalau soal itu (dana untuk membantu parpol), tanya kawan-kawan di parpol saja,” ucapnya.


Kuasa hukum Sjamsul Nursalim, Maqdir Ismail. (MI)