Ketua Komite Etik PSSI TM. Nurlin (kiri) didampingi Sekjen PSSI Azwan Karim (Dok: MTVN/Kautsar)

Kisruh Kemenpora vs PSSI

Kecewa, PSSI Siapkan Sanksi Berat untuk Djohar Arifin

Bola kisruh pssi

Kautsar Halim • 23 Juni 2015 20:41

medcom.id, Jakarta: PSSI kecewa dengan tindakan Djohar Arifin yang duduk bersama pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menyelesaikan kisruh sepak bola Tanah Air. TM. Nurlin selaku Ketua Komite Etik PSSI mengklaim kegiatan tersebut sebuah pelanggaran dan Djohar harus bertanggung jawab.

Berdasarkan desakan Komisi X DPR RI, Kemenpora akhirnya duduk bersama untuk mencari solusi penyelesaian kisruh sepak bola Tanah Air, Selasa 23 Juni.

Sayang, dalam pertemuan sekitar lima jam tersebut, PSSI diwakili Ketua Umum terdahulu Djohar Arifin, yang menjabat periode 2011--2015. Padahal, PSSI melalui kongresnya di Surabaya sudah memiliki Ketum baru, yaitu La Nyalla Mattalitti.
Menanggapi kedatangan Djohar tersebut, PSSI pun geram dan langsung mengadakan jumpa pers beberapa jam kemudian di Kantor PSSI, Senayan, Selasa 23 Juni malam. Menurutnya, Djohar yang berdasarkan kongres diangkat sebagai Dewan Kehormatan PSSI telah menodai peraturan yang ia setujui sendiri.

"Semestinya sebagai seorang yang memahami aturan yang berlaku harusnya ia memegang teguh etika dalam berorganisasi. Dengan posisi yang bersangkutan tidak lagi menjabat Ketum PSSI sangat tidak etis jika menghadiri pertemuan lain. Termasuk dengan Kemenpora, apalagi dia juga mengaku sebagai Ketum PSSI," ujar TM. Nurlin dalam jumpa pers, Selasa (23/6/2015).

"Oleh karena itu, kami dari Komite Etik akan mengatakan bahwa ia telah melanggar pasal 3 ayat 1 statuta PSSI tentang kode etik," tambahnya.

Dengan keluarnya putusan tersebut, Djohar pun harus siap menghadiri sidang kode etik PSSI yang akan terselenggara pekan depan. Nantinya, jika sudah diputuskan Komisi Disiplin, Nurlin mengancam Djohar bisa dikenakan sanksi paling berat, yaitu dipecat dari berbagai aktivitas sepak bola di Indonesia.

"Hal ini kami lakukan tidak hanya untuk unsur pengurus. Tapi juga untuk mengingatkan semua pihak agar bisa menjaga dan memelihara etika dalam berorganisasi. Ancaman sanksi setelah sidang bersama Komdis bisa saja yang paling berat," tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

(RIZ)