\ Tugas Pemerintah Selanjutnya Mengawal KLB PSSI
Menpora Imam Nahrawi memberikan keterangan ketika mengumumkan pencabutan sanksi administratif kepada PSSI. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Menpora Imam Nahrawi memberikan keterangan ketika mengumumkan pencabutan sanksi administratif kepada PSSI. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

"Tugas Pemerintah Selanjutnya Mengawal KLB PSSI"

Bola pssi pssi dibekukan kisruh pssi
Kautsar Halim • 14 Mei 2016 17:46
medcom.id, Jember: Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengomentari perkembangan positif yang terjadi dalam kancah sepak bola tanah air. Menurutnya, pemerintah masih harus berperan aktif guna mengawal revolusi sepak bola Indonesia.
 
Beragam hal positif sempat tercipta dalam kancah sepak bola Indonesia dalam beberapa hari belakangan ini. Selain sanksi pembekuan PSSI telah dicabut, FIFA pada akhirnya juga bersedia menghentikan hukumannya kepada Indonesia.
 
Dengan munculnya progres tersebut, artinya sepak bola Indonesia yang telah setahun mati suri bakal hidup kembali. Dunia internasional bakal mengakui sepak bola Indonesia lagi, dan PSSI pun diperkenankan untuk menyelenggarakan aktivitasnya kembali.
  Meski begitu, tidak mudah untuk membangun aktivitas yang sempat membeku tersebut. Pasalnya, pemerintah dalam hal ini Kemenpora mendorong PSSI untuk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB). Permintaannya tersebut tentu bakal mengubah susunan kepengurusan yang telah terbentuk sebelumnya.
 
"Tugas pemerintah selanjutnya yakni mengawal para pemilik suara PSSI untuk melakukan KLB. Sehingga kami berharap kesempatan dan kepercayaan pemerintah untuk melakukan perubahan dalam organisasi sepak bola itu tidak akan sia-sia," tutur Imam setelah menghadiri acara wisuda di IAIN Jember, Jawa Timur, Sabtu(14/5/2016).
 
"Pemerintah akan mengawal KLB PSSI tersebut dan reformasi harus terus berjalan, sehingga dipastikan tidak ada lagi pihak-pihak yang
menghalang-halangi penyelenggaraan KLB tersebut," tambah pria yang akrab disapa Cak Imam tersebut
 
Dalam statuta PSSI pasal 30 ayat 2, KLB bisa digelar jika didukung 2/3 anggota pemilik suara. Selain itu, KLB juga baru bisa diselenggarakan tiga bulan kemudian, setelah terkumpulnya pernyataan tertulis dari para pemilik suara.
 
"Pelaksanaan KLB merupakan kewenangan para pemilik suara. Pemerintah hanya mendorong dan memastikan komitmen FIFA dan pemerintah ini bakal berjalan dengan baik," kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu.
 
Bagi Cak Imam, pembekuan PSSI merupakan peringatan yang harus dijadikan pelajaran penting bagi insan olahraga Indonesia, khususnya sepak bola. Ia tidak ingin, sepak bola yang berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa malah dikendalikan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
 
"Industri sepak bola harus bisa menghasilkan dan menyejahterahkan semua yang terlibat, baik itu pemain, pelatih, wasit, maupun pihak-pihak lain. Janganlah lagi mengandalkan kartel dan mafia karena pemerintah sudah memberikan peringatan yang tegas," tutup Imam. (ANT)
 


 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


(ACF)
LEAVE A COMMENT
LOADING
social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif