Kemarin, pihak federasi menyatakan forum untuk memilih kepengurusan PSSI yang baru itu mungkin bakal kembali bergeser. Seharusnya, kongres digelar di Jakarta sesuai dengan kesepakatan bersama dan sudah disahkan FIFA.
Namun, anggota Komite Eksekutif (Komeks) PSSI Toni Apriliani mengatakan sulitnya mencari lokasi di Jakarta pada 10 November membuat pihaknya berinisitif menggeser lokasi kongres. Salah satu opsinya ialah penggunaan Sentul International Convention Center (SICC) di Bogor, Jawa Barat.
"Hotel bintang 5 (di Jakarta) semuanya penuh pada tanggal tersebut. Kita coba turunkan grade-nya ke hotel bintang 4 juga semuanya penuh. Alternatifnya, kami akan gelar kongres di luar Jakarta, tapi tidak jauh-jauh, sekitar Jabodetabek," ujar Toni.
Dalam menanggapi itu, juru bicara pemilik hak suara mayoritas atau Kelompok 85 (K-85) Gusti Randa tidak mempermasalahkan lokasi kongres yang dipindahkan di sekitar Jakarta.
Namun, ia menggarisbawahi pemilik hak suara wajib diinformasikan kembali secara formal oleh PSSI jika terjadi perpindahan lokasi.
"Yang pasti K-85 sudah sepakat dengan kongres pada tanggal 10. Mengenai tempat, itu urusan internal PSSI. Kalaupun diubah, tidak bisa pernyataan perseorangan lisan saja. Harus surat resmi, minimal pada H-7," kata Gusti.
Peringatan
Di kesempatan berbeda, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi memberi peringatan kepada dua aparatur negara yang akan bertarung menuju PSSI-1.
Mereka ialah Wali Kota Batu, Malang, Eddy Rumpoko, serta Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi.
Menpora mempermasalahkan status keduanya yang masih menjadi pejabat aktif. Baginya, PSSI atau pengurus besar (PB) olahraga lainnya pantang dipimpin sosok yang menyambi pekerjaan lainnya, khususnya aparatur negara.
Itu disebabkan pembinaan dan peningkatan prestasi menjadi taruhannya jika tidak dipimpin dengan sepenuh hati.
"Tidak boleh, olahraga ini tidak boleh diurus setengah hati. Olahraga harus diurus sepenuh hati dengan waktu yang penuh, tidak boleh disambi karena tanggung jawabnya berat. Ke depan, kalau ada persoalan, pasti pemerintah yang disorot," ujar Imam, kemarin.
Pencalonan Eddy Rumpoko sebetulnya sejak awal sudah terganjal Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) 800/148/SJ 2012.
Aturan itu secara jelas melarang pejabat publik dan pejabat struktural dari seluruh tingkat pemerintahan untuk merangkap jabatan, baik dalam tubuh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), PSSI, maupun klub sepak bola profesional dan amatir.
Letjen (TNI) Edy Rahmayadi yang kini menjabat posisi strategis di TNI sebagai Pangkostrad sejatinya dituntut untuk selalu fokus pada tanggung jawabnya. Dalam Pasal 47 ayat 1 UU 34/2004 tentang TNI ditegaskan aturan tentang prajurit militer aktif yang tak boleh mengisi jabatan sipil. Jika berkeras, prajurit militer wajib mengundurkan diri.
Selain mengingatkan dua aparatur negara yang mencalonkan diri ke PSSI, imbauan Menpora Imam sebetulnya juga ditujukan kepada Wiranto.
Pria yang kini menjabat sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam) itu sudah resmi mendaftarkan diri untuk masuk bursa ketua umum induk organisasi bulu tangkis Indonesia alias PBSI.
Video: Gol Juan Mata Bawa MU Tundukkan City
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(ASM)
