Pengamat Hukum Tata Negara Syamsuddin Radjab. Foto: MI/MOHAMAD IRFAN
Pengamat Hukum Tata Negara Syamsuddin Radjab. Foto: MI/MOHAMAD IRFAN

Mengembalikan Jarum Jam ala Elit Bangsa

Medcom Files Amendemen UUD 45
M Rodhi Aulia • 29 November 2019 16:34
TIGA puluh sembilan hari lalu, Joko Widodo (Jokowi) resmi dilantik sebagai Presiden RI. Jokowi merupakan pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Ia sebelumnya juga menang pada Pilpres 2014.
 
Dalam sejarah, Jokowi adalah Presiden kedua yang dipilih langsung oleh rakyat. Pilpres langsung ini diatur dalam UUD 1945. Setelah sebelumnya Pilpres dilakukan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
 
Namun tiba-tiba muncul wacana Pilpres dikembalikan kepada MPR. Antara lain dari Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj tiba-tiba mendengungkan wacana tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


 
Said berdalih wacana itu sebenarnya hasil Musyarawah Nasional (Munas) NU di Kempek, Cirebon, Jawa Barat pada 2012 silam. Ya, tujuh tahun lalu wacana Pilpres via MPR diklaim memang diputuskan.
Mengembalikan Jarum Jam ala Elit Bangsa
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menyampaikan pidato kebudayaan di Gedung Kesenian Jakarta (GKJ), Jakarta, Selasa (22/10/2019) malam. Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
 

Kala itu, kata Said, sejumlah kiai mengkhawatirkan dampak buruk Pilpres langsung. Mereka adalah Rais Aam PBNU almarhum KH MA Sahal Mahfudh dan KH Mustofa Bisri.
 
"Kiai sepuh, waktu ada Kiai Sahal pas masih hidup, Kiai Mustofa Bisri, menimbang mudarat dan manfaat. Pilpres langsung itu high cost, terutama cost spesial," kata Said di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu 27 November 2019.
 
Said semakin yakin mendengungkan wacana tersebut pasca melihat kondisi Pilpres 2019 lalu. Menurut Said, kondisi Pilpres itu sudah masuk dalam tahap 'sangat mengkhawatirkan'.
 
Pengamat Hukum Tata Negara Syamsuddin Radjab menyesalkan munculnya wacana tersebut. Menurut Syamsuddin, Pilpres via MPR tersebut ahistoris.
 
"Kan akhirnya mengembalikan jarum jam ketatanegaraan kita," kata Syamsuddin kepada Medcom Files di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 28 November 2019.
 

Mengembalikan Jarum Jam ala Elit Bangsa
Pengamat Hukum Tata Negara Syamsuddin Radjab. Foto: MI/MOHAMAD IRFAN
 

Direktur Eksekutif Jenggala Center ini menjelaskan wacana itu meruntuhkan semangat amendemen UUD 1945 sebelumnya. Bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Ia mempertanyakan situasi atau dinamika politik demokratis apa yang akhirnya wacana itu digulirkan.
 
Menurut Syamsuddin, yang perlu dilakukan sebenarnya adalah menganalisa apakah kesalahan berada di sistem pemilihan langsung atau pada teknis operasional sistem tersebut.
 
Ia menegaskan itu merupakan dua hal yang berbeda. Ia mencontohkan rekomendasi partai politik untuk bertarung di Pilkada. Sering kali memerlukan mahar untuk mendapatkan rekomendasi tersebut.
 
"Kan di sini mulai adanya transaksi. Karena ternyata partai politik tidak menimbang kadernya sendiri untuk diberikan rekomendasi tapi yang ditimbang adalah siapa yang memberikan mahar," beber dia.
 
Dari sini tampak bahwa mahar bukanlah persoalan yang terjadi pada sistem pemilihan langsung. Akan tetapi persoalan pada teknis operasional sistem tersebut.
 
Syamsuddin menambahkan elite atau tokoh bangsa perlu melihat persoalan dengan teliti. Ia juga meminta elite menyadari bahwa pentingnya partisipasi rakyat secara langsung.
 
"Jadi buat saya tuduhan-tuduhan pemilihan langsung itu buruk, itu tuduhan yang tidak berdasar. Ahistoris. Karena itu sistem yang pernah kita berlakukan dan kita anggap itu buruk. Jadi sebenarnya bukan soal pemilihan langsungnya," ujarnya.
 
Selanjutnya, Syamsuddin mempertanyakan isu lain yang dinilai bagian dari rencana amendemen UUD 1945. Syamsuddin berharap para elite menghasilkan konsensus dan rinciannya, kemudian didiskusikan dengan para akademisi.
 

 

(WAN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif