[Cek Fakta] Benarkah Dana Haji Dikorupsi Pejabat Indonesia? Ini Faktanya

Beredar sebuah narasi bahwa dana haji dikorupsi oknum pejabat Indonesia. Narasi ini beredar di WhatsApp, baru-baru ini.
 
Berikut narasinya:

"Indonesia gak bakal umroh lagi kali ???????? kalau belum bisa mengembalikan dana haji di telap pejabat negaranya , bukan karna covid Corona, dodol presenter idiot dunggu kebanyakan makan daging cebong ini presenter ???????? ,gak usah malu mengatakan pejabat negara mengkorup dan nelap uang dana haji????????????."

 
Benarkah demikian?
 


Penelusuran:
Dari penelusuran kami, klaim bahwa dana haji dikorupsi oknum pejabat Indonesia, tidak berdasar. Faktanya, tidak ada informasi resmi dan valid mengenai hal itu.
 
Di sisi lain, dana haji dikelola badan khusus, yakni Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dana haji dipastikan dalam keadaan aman.

"Dana haji per Mei 2021 itu, Rp150 triliun. Kami menyatakan tetap aman," kata Kepala BPKH Anggito Abimanyu seperti dikutip Medcom.id, 8 Juni 2021.

Anggito menuturkan dana haji selalu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Audit dilakukan per tahun dan per semester.
 
Pada proses audit 2019, kata Anggito, hasilnya mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Sementara itu, Laporan Keuangan BPKH 2020 tengah dalam proses audit.

"Sebagai lembaga negara kami ini sudah rutin diaudit ya baik dulu di Kementerian Agama," tegas Anggito.

 

 

Selain itu, Pemerintah Arab Saudi akan mengizinkan calon jemaah Indonesia untuk beribadah umrah. Namun izin dikeluarkan jika kasus covid-19 dianggap sudah terkendali dan vaksin yang digunakan harus sesuai standar Saudi.
 


 

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tidak dia. Ia akan melobi Saudi secara langsung agar calon jemaah Indonesia bisa mendapatkan izin.
 


 

Kesimpulan:
Klaim bahwa dana haji dikorupsi oknum pejabat Indonesia, tidak berdasar. Faktanya, tidak ada informasi resmi dan valid mengenai hal itu.
 
Informasi ini jenis hoaks misleading content (konten menyesatkan). Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi.
 
Misleading content dibentuk dengan cara memanfaatkan informasi asli, seperti gambar, pernyataan resmi, atau statistik, akan tetapi diedit sedemikian rupa sehingga tidak memiliki hubungan dengan konteks aslinya.
 


 

Referensi:
https://www.medcom.id/nasional/politik/9K5QqZPK-bpkh-jamin-dana-haji-rp150-triliun-aman
https://nasional.kompas.com/berita/16255261-arab-saudi-izinkan-jemaah-indonesia-umrah-jika-covid-19-di-tanah-air?page=all
https://www.medcom.id/nasional/politik/lKYr543N-menag-bakal-ke-arab-kejar-informasi-vaksin-booster
 

*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surel cekfakta@medcom.id atau WA/SMS ke nomor 082113322016
 


 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News