[Cek Fakta] Benarkah Jokowi Jual Separuh Pulau Kalimantan untuk Membiayai Ibu Kota Baru? Ini Faktanya

Presiden Joko Widodo dikabarkan akan menjual separuh dari Pulau Kalimantan untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Baru. Informasi itu pertama kali disebar akun Twitter @liem_id, Senin 9 Maret 2020.
 
Dalam cuitannya, akun tersebut mengunggah sebuah artikel daring dari portal reportaseindonesia.com berjudul "Perihal Pemindahan Ibukota, Jokowi: Kita Bisa Jual Separuh Dari Pulau Kaltim", dimuat Rabu, 4 September 2019. Cuitan tersebut sudah di-retweet 1,8 ribu kali dan sudah disukai 3 ribu kali.
 
Tak hanya itu, akun @liem_id juga menambahkan narasi pada artikel bertuliskan sebagai berikut:
 
"Innalillahi wainna ilaihi roji'un..
Astaghfirullah hal adziim.. Sdh tdk adakah tersisa negarawan yg siap membela kedaulatan & keutuhan wilayah NKRI..?!Wajah menangis kencang
 
Perihal Pemindahan Ibukota, Jokowi: Kita Bisa Jual Separuh Dari Pulau Kaltim".
 

 

 

Penelusuran:
Setelah ditelusuri tim Cek Fakta Medcom.id, klaim bahwa Presiden Jokowi menjual separuh dari pulau Kalimanan adalah salah. Faktanya, Presiden Jokowi berencana menjual tanah seluas 30 ribu di wilayah Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur karena dinilai terlalu luas.
 
Artikel reportaseindonesia.com yang dibagikan @liem_id merupakan hasil salinan dari Inews.id berjudul "Biayai Pemindahan Ibu Kota Rp466 T, Jokowi Usul Jual Tanah Negara di Kaltim" dan artikel dari teropongesnayan.com berjudul "Rapat Kabinet Tak Setuju, Kenapa Jokowi Umumkan Ibu Kota Pindah?". Di dalam kedua artikel tersebut tak ditemukan perkataaan bahwa Jokowi menjual separuh pulau Kalimantan.
 
Pada artikel Inews.id, dijelaskan bawah benar Presiden Jokowi mewacanakan penjualan lahan negara untuk membiayai pemindahan Ibu Kota yang mencapai Rp466 triliun. Lahan 180 ribu hektare (ha) yang diperuntukkan untuk Ibu Kota Baru dinilai terlalu luas.
 
Dia mengatakan, lahan yang digunakan untuk Ibu Kota di Kalimantan Timur, pada tahap awal sebesar 40 ribu ha sementara 110 ribu ha akan digunakan untuk pengembangan ibu kota dalam jangka panjang. Sisanya 30 ribu rencananya akan dijual.
 
Namun, penjualan lahan tersebut dikhususkan untuk pembeli individu, bukan perusahaan, termasuk pengembang properti. Dia yakin hasil penjualan tanah negara ini cukup untuk membiayai pemindahan Ibu Kota.
 
"Kita akan menjual kepada individu langsung, tidak ke pengembang, karena harganya (jadi) mahal. Misalnya saya jual Rp2 juta per meter, maka pemerintah akan mendapat Rp600 triliun. Apalagi kalau dijual Rp3 juta per meter. Kita sudah mendapat Rp900 triliun," katanya di Istana Negara, Selasa 4 September 2019.
 


 


 

Kesimpulan:
Klaim bahwa Presiden Jokowi menjual separuh Pulau Kalimantan tidak berdasar. Faktanya, Jokowi hanya menjual tanah di lokasi Ibu Kota Baru seluas 30 ribu hektare. Lahan 180 ribu hektare yang diperuntukkan untuk Ibu Kota dinilai terlalu luas.
 
Informasi tersebut masuk dalam kategori hoaks jenis misleading content (konten menyesatkan). Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi.
 
Misleading content dibentuk dengan cara memanfaatkan informasi asli, seperti gambar, pernyataan resmi, atau statistik, akan tetapi diedit sedemikian rupa sehingga tidak memiliki hubungan dengan konteks aslinya.
 

Referensi:
https://www.inews.id/finance/makro/biayai-pemindahan-ibu-kota-rp466-t-jokowi-usul-jual-tanah-negara-di-kaltim
https://www.teropongsenayan.com/104897-rapat-kabinet-tak-setuju-kenapa-jokowi-umumkan-ibu-kota-pindah
 

*Jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks, dapat melaporkan kepada kami melalui surel cekfakta@medcom.id.
 

 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News