[Cek Fakta] MPR dan KPU Sepakat Jokowi Lanjut Sampai 2027? Ini Faktanya

Beredar sebuah tautan artikel berita berjudul "MPR dan KPU Sepakat Jokowi Lanjut Sampai 2027? Bagaimana Rakyat, Akan Diam Saja?. Artikel berita ini beredar di media sosial Facebook.
 
Akun Facebook atas nama Andi Amir mengunggah tautan artikel berita tersebut yang dimuat di situs berita Portal-Islam.id. Dalam unggahannya, ia memberikan narasi.
 
"MPR dan KPU Sepakat Lanjut Sampai 2027? Bagaimana Rakyat?"
 
Unggahan ini mendapatkan respon dari 12 warganet serta 34 komentar.

 

Penelusuran:
Dari hasil penelurusan kami, klaim bahwa MPR dan KPU sepakat masa jabatan Jokowi berlanjut hingga 2027 adalah salah. Faktanya, KPU dan DPR saat ini tengah membahas Pilkada serentak yang diwacanakan bebarengan dengan Pilpres dan Pileg di 2027 diundur pelaksanaanya hingga tahun 2027.
 
Seperti dilansir CNNIndonesia.com dalam artikel berjudul "KPU Sebut Pemilu Serentak 2024 Kemungkinan Diundur ke 2027", Komisioner KPU Ilham Saputra menyebut ada wacana yang sedang digodok pemerintah dan DPR untuk mengundur pilkada serentak tahun 2024 ke tahun 2027.
 


 
Ia mengatakan wacana itu saat ini sedang digodok oleh pemerintah dan DPR RI dalam proses revisi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Wacana yang belakangan muncul adalah keserentakan pilkada pada 2024 digeser untuk diterapkan 2027.
 
Perpanjangan masa jabatan presiden hingga delapan tahun pun masih sekadar usulan. Dilansir dari artikel berita Suara.com berjudul "MPR Belum Satu Suara, Ada Usulan Masa Jabatan Presiden 8 Tahun", Wakil Ketua MPR Arsul Sani menegaskan anggota MPR belum satu suara dalam merespon wacana masa jabatan presiden dan wakil presiden yang bakal diatur dalam amendemen UUD 1945.
 
Ada wacana agar presiden hanya boleh satu kali menjabat. Sementara ada anggota lain MPR mengusulkan, seseorang dibolehkan tiga kali menjadi presiden.
 
"Ya itu kan baru wacana ya. Ada juga kan wacana yang lain, mengatakan ke depan presiden itu cukup satu kali masa jabatan saja, tetapi tidak lima tahun, delapan tahun, ada kan yang mengatakan demikian," kata Arsul dilansir Suara.com.
 


 

Presiden Joko Widodo pun dalam beberapa kesempatan tegas menolak masa jabatannya diperpanjang. Dilansir dari Detik.com dalam artikel berjudul "Jokowi: Usulan Presiden 3 Periode Menjerumuskan Saya", Jokowi menegaskan menolak usulan jabatan presiden menjadi tiga periode. Bahkan Jokowi merasa usulan itu seperti hendak mendorongnya supaya jatuh tersungkur.
 
"Usulan itu menjerumuskan saya," kata Jokowi lewat akun Twitter resminya @jokowi dilansir dari Detik.com.
 
Jokowi menegaskan dia adalah produk pemilihan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, berdasarkan konstitusi yang mengatur masa jabatan presiden maksimal dua periode.
 


 

Kesimpulan:
Klaim bahwa MPR dan KPU sepakat masa jabatan Jokowi berlanjut hingga 2017 adalah salah. Faktanya, KPU dan DPR saat ini tengah membahas Pilkada serentak yang diwacanakan bebarengan dengan Pilres dan Pileg di 2024 diundur pelaksanaanya hingga tahun 2027.
 
Informasi ini masuk kategori hoaks jenis Misleading Content. Ini terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi.
 
Misleading content dibentuk dengan cara memanfaatkan informasi asli, seperti gambar, pernyataan resmi, atau statistik, akan tetapi diedit sedemikian rupa sehingga tidak memiliki hubungan dengan konteks aslinya.
 
Referensi:
1.https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200623114737-32-516378/kpu-sebut-pemilu-serentak-2024-kemungkinan-diundur-ke-2027
2.https://www.suara.com/news/2019/11/21/195002/mpr-belum-satu-suara-ada-usulan-masa-jabatan-presiden-8-tahun
3.https://news.detik.com/berita/d-4806723/jokowi-usulan-presiden-3-periode-menjerumuskan-saya
 
*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surel cekfakta@medcom.id