Tangkapan layar informasi palsu di pesan berantai WhatsApp
Tangkapan layar informasi palsu di pesan berantai WhatsApp

[Fakta atau Hoaks]

[Cek Fakta] Rezim Jokowi Pertontonkan Mega Korupsi Rp59 Triliun di Tengah Pandemi Covid-19? Ini Faktanya

Medcom Files Cek Fakta
M Rodhi Aulia • 31 Maret 2020 16:59
Beredar melalui pesan berantai WhatsApp, sebuah narasi bahwa rezim Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mempertontonkan mega korupsi senilai Rp59 triliun di tengah pandemi virus korona atau covid-19. Rezim Jokowi dinarasikan mengambil paksa dana desa sebesar Rp59 triliun.
 
Dalam narasi yang beredar, turut disertakan sebuah tautan artikel dari Liputan6.com berjudul "Pemerintah Sunat Rp 59 Triliun Dana Desa untuk Tangani Virus Corona". Rezim Jokowi dituding melakukan itu lantaran dana belasan triliun rupiah yang dimiliki Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah habis dibagikan sesama rezim Jokowi.
 
"Ada banyak jalan pemerintah untuk menambah pundi-pundinya, memperkaya diri ditengah bencana kemanusiaan Covid-19," bunyi penggalan narasi yang beredar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


 
Berikut narasi lengkapanya: Rakyat dipertontonkan perbuatan mega korupsi 59 Triliun rezim Jokowi ditengah bencana Covid-19.
 
Memanfaatkan situasi bencana, pemerintah mengambil paksa dana desa Rp 59 Triliun.
 
Stock belasan triliun yang dimiliki BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) sudah habis dibagikan sesama rezim Jokowi.
 
Ada banyak jalan pemerintah untuk menambah pundi-pundinya, memperkaya diri ditengah bencana kemanusiaan Covid-19.
 
Sumber : Komunitas Intelijen
https://m.liputan6.com/bisnis/read/4207396/pemerintah-sunat-rp-59-triliun-dana-desa-untuk-tangani-virus-corona?utm_source=Mobile&utm_medium=whatsapp&utm_campaign=Share_Hanging
 
Komunitas Intelijen :
https://www.facebook.com/groups/145597852649940/

 

[Cek Fakta] Rezim Jokowi Pertontonkan Mega Korupsi Rp59 Triliun di Tengah Pandemi Covid-19? Ini Faktanya
 

Penelusuran:
Dari penelusuran kami, klaim bahwa rezim Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mempertontonkan mega korupsi senilai Rp59 triliun di tengah pandemi virus korona atau covid-19, adalah salah. Faktanya artikel dari Liputan6.com berjudul "Pemerintah Sunat Rp 59 Triliun Dana Desa untuk Tangani Virus Corona", yang dijadikan sumber, tidak relevan dengan narasi atau klaim yang beredar.
 

[Cek Fakta] Rezim Jokowi Pertontonkan Mega Korupsi Rp59 Triliun di Tengah Pandemi Covid-19? Ini Faktanya
 

Dalam artikel itu dijelaskan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku telah mengidentifikasi dana senilai Rp56 triliun hingga Rp59 triliun dari total dana desa tahun 2020 sebesar Rp850 triliun. Pemerintah terpaksa merealokasi dana tersebut untuk menanggulangi dampak penyebaran virus korona yang semakin masif.
 
"Ada (dana) yang bisa direalokasikan membantu masyarakat untuk penanganan covid-19," kata Sri Mulyani seperti dilansir Liputan6.com, Jumat 20 Maret 2020.
 

[Cek Fakta] Rezim Jokowi Pertontonkan Mega Korupsi Rp59 Triliun di Tengah Pandemi Covid-19? Ini Faktanya
 

Tidak hanya itu, Sri Mulyani juga sedang mempercepat pencairan anggaran untuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Gugus Tugas Covid-19. Diperkirakan beberapa hari ke depan, dana sebesar Rp3,14 triliun tersebut sudah bisa digunakan.
 
"Ini adalah respons kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar kementerian atau lembaga dapat me-refocussing dan merevisi alokasi anggaran yang sudah ada untuk percepatan penanganan Covid-19 secara cepat, sederhana, akuntabel, dan prudent (hati-hati)," bunyi keterangan Kemenkeu seperti dilansir Monitor.co.id, Selasa 31 Maret 2020.
 
Berikut artikel selengkapnya:
 
Kemenkeu Percepat Pencairan Dana Rp3,14 T untuk Atasi Covid-19
 
MONITOR, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang mempercepat pencairan anggaran untuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Gugus Tugas Covid-19. Dalam dua-tiga hari kedepan, dana itu sudah bisa digunakan.
 
Anggaran sebesar Rp 3,14 triliun telah ditetapkan ke Bagian Anggaran BNPB (BA BNPB).
 
Kemenkeu juga mempercepat proses revisi dan penyesuaian anggaran untuk penanganan COVID-19 ini dari 5 hari kerja menjadi 2 hari kerja secara online.
 
Anggaran ini nantinya diberikan untuk menangani dampak Covid-19 dari sisi kesehatan seperti pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan.
 
“Ini adalah respons kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar kementerian atau lembaga dapat merefocussing dan merevisi alokasi anggaran yang sudah ada untuk percepatan penanganan Covid-19 secara cepat, sederhana, akuntabel, dan prudent (hati-hati),” bunyi keterangan Kemenkeu, seperti dikutip dari laman resminya, Selasa (31/3).
 
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai Ketua Gugus Tugas Covid-19 berdasarkan Keppres Nomor 7 Tahun 2020 mengajukan usulan anggaran untuk penanganan Covid-19. Usulan ini disampaikan melalui surat Kepala BNPB Nomor B-109/KA-BNPB/PR.04.02/03/2020 tanggal 17 Maret 2020.

 

Kesimpulan:
Klaim bahwa rezim Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mempertontonkan mega korupsi senilai Rp59 triliun di tengah pandemi virus korona atau covid-19, adalah salah. Faktanya artikel dari Liputan6.com berjudul "Pemerintah Sunat Rp 59 Triliun Dana Desa untuk Tangani Virus Corona", yang dijadikan sumber, tidak relevan dengan narasi atau klaim yang beredar.
 
Informasi ini masuk kategori hoaks jenis misleading content (konten menyesatkan). Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi.
 
Misleading content dibentuk dengan cara memanfaatkan informasi asli, seperti gambar, pernyataan resmi, atau statistik, akan tetapi diedit sedemikian rupa sehingga tidak memiliki hubungan dengan konteks aslinya.
 

Referensi:
1.https://www.liputan6.com/bisnis/read/4207396/pemerintah-sunat-rp-59-triliun-dana-desa-untuk-tangani-virus-corona
2.https://monitor.co.id/2020/03/31/kemenkeu-percepat-pencairan-dana-rp314-t-untuk-atasi-covid-19/
 

*Jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks, dapat melaporkan kepada kami melalui surel cekfakta@medcom.id.
 


 

(DHI)
LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif