Alasannya karena "keberadaan Grab Indonesia penting untuk mendukung ekonomi kerakyatan, penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan manfaat bagi konsumen transportasi modern", seperti yang disebutkan Grab dalam pernyataan resmi.
Grab menjelaskan, undangan untuk menjadi komisaris utama mereka ajukan pada Badrodin pada bulan November tahun lalu.
Setelah disetujui, Badrodin kemudian diangkat sebagai Komisaris Utama oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Grab Indonesia. Pengumuman pengangkatan ini dibuat pada bulan Januari lalu.
Namun, menurut Grab, beberapa minggu sebelum Grab mengumumkan pengangkatan tersebut, Badrodin terpilih sebagai Presiden Komisaris PT Waskita Karya. Badrodin pun batal menjadi Komisaris Utama Grab Indonesia karena Direktur atau Komisaris BUMN tidak boleh merangkap jabatan, seperti yang dijelaskan oleh Badrodin minggu lalu.
"Ketentuan dari korporasi BUMN, bahwa kalau kita jadi preskom tidak boleh merangkap preskom swasta," kata Badrodin di Kompleks Istana, Jakarta Pusat, Jumat, 17 Februari 2017.
Pada awal bulan Februari, Grab mengumumkan rencana jangka panjangnya untuk Indonesia. Grab ingin membantu merealisasikan rencana pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020.
Salah satunya adalah dengan mengembangkan pusat riset dan pengembangan atau R&D di Jakarta. Terkait pembangunan R&D, Grab juga dikabarkan berencana untuk mengakuisisi startup pembayaran Indonesia, Kudo. Untuk itu, Grab dikabarkan menyodorkan Rp1,3 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
