Ronni Nurmal, Head of Government & Industry Relations Ericsson Indonesia, menegaskan bahwa teknologi 5G adalah infrastruktur nasional kritis yang akan menentukan arah transformasi digital bangsa.
Dalam paparannya, Ronni menjelaskan bahwa konektivitas adalah fondasi utama bagi perkembangan teknologi masa depan seperti Artificial Intelligence (AI), cloud computing, hingga interface API. Tanpa infrastruktur yang kuat, aplikasi-aplikasi canggih tersebut tidak akan bisa di-generate atau berfungsi optimal.
"Tujuan kami adalah menyelaraskan langkah dengan program pemerintah, termasuk Indonesia Digital Vision 2045 yang dikeluarkan oleh Komdigi (Kementerian Komunikasi dan Digital)," ujar Ronni. Ia menambahkan bahwa untuk membangun ekosistem aplikasi yang cerdas di atasnya, Indonesia memerlukan pembangunan konektivitas 5G yang sangat kuat mulai saat ini.
Meskipun potensi ekonomi digital Indonesia sangat besar, data dari Ericsson Mobility Report menunjukkan bahwa kawasan Asia Tenggara dan Oseania masih tertinggal dalam hal penetrasi 5G. Saat ini, langganan 5G di wilayah ini baru mencapai sekitar 14%. Angka ini jauh di bawah wilayah maju seperti Amerika Utara yang sudah mencapai 79% atau Asia Timur Laut (Korea Selatan, Jepang, China) yang menyentuh 61% di tahun 2025.
Ericsson memprediksi penetrasi 5G di Asia Tenggara akan melonjak hingga 56% pada tahun 2031. Namun, Ronni memperingatkan bahwa Indonesia harus segera berakselerasi agar bisa bersaing dengan negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Filipina yang sudah lebih dulu mengadopsi manfaat 5G untuk berbagai kasus penggunaan.
Salah satu poin penting bagi keberlangsungan bisnis operator seluler adalah efisiensi investasi. Ronni mengungkapkan bahwa tetap bertahan di teknologi 4G di tengah ledakan trafik data justru akan memakan biaya investasi yang jauh lebih besar bagi operator. Hal ini dikarenakan 5G memiliki efisiensi spektral yang lebih tinggi dibandingkan 4G—artinya, 5G dapat mengirimkan lebih banyak data dalam jumlah spektrum yang sama.
Dengan ketersediaan spektrum yang luas (seperti di pita 2,6 GHz atau 3,5 GHz), biaya per gigabyte (cost per GB) yang dikeluarkan operator dapat turun secara signifikan hingga 70-80%. Penurunan biaya produksi data ini diharapkan dapat menciptakan layanan yang lebih terjangkau bagi masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan industri telekomunikasi.
Di tengah dinamika geopolitik global, isu kedaulatan digital menjadi sangat sensitif. Ronni menekankan pentingnya Indonesia untuk memiliki akses ke berbagai ekosistem teknologi, baik dari Barat maupun Timur. Prinsip "non-blok" dan netralitas Indonesia harus tercermin dalam pembangunan infrastruktur digital.
"Kita tidak boleh bergantung pada satu mitra spesifik atau satu negara saja, terutama karena 5G adalah infrastruktur kritis," tegas Ronni. Diversifikasi vendor dan akses ke ekosistem global yang terbuka menjadi kunci untuk memitigasi risiko gangguan pada infrastruktur nasional yang kini telah menjadi kebutuhan hidup mendasar bagi masyarakat, mulai dari sistem pembayaran hingga transportasi.
Dengan sinergi antara kebijakan pemerintah dalam penyediaan spektrum yang terjangkau dan kesiapan teknologi dari vendor serta operator, 5G diharapkan dapat menjadi katalisator bagi UMKM hingga industri besar untuk mendigitalisasi operasional mereka.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
