Sistem ini memungkinkan masyarakat di wilayah terdampak menerima informasi terkait bencana alam, terutama gempa bumi, dalam waktu kurang dari tiga menit setelah bencana terjadi. Khususnya gempa bumi 5 magnitudo ke atas yang muncul langsug di TV digital dan HP masyarakat di wilayah terdampak.
Sistem baru ini menggabungkan dua teknologi penting, yakni Early Warning System (EWS) dan Disaster Prevention Information System (DPIS). Informasi bencana akan langsung disebarluaskan oleh Kominfo melalui TV digital dan perangkat ponsel masyarakat.
Baca juga: Berada di Wilayah Sesar Gempa Aktif, Pakar UGM Minta Masyarakat Persiapkan Ini
Data utama terkait bencana, seperti gempa bumi, berasal dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelum kemudian disalurkan secara cepat oleh Kominfo.
“Bahwa informasi cepat yang kami bangun, kita mampu memberikan peringatan tsunami dalam waktu kurang dari 3 menit. Ini membutuhkan infrastruktur yang bisa segera menyampaikan informasi penting kepada masyarakat,” ungkap Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, dalam peluncuran SNPDK di Kantor Kominfo, Jakarta, Selasa 1 Oktober 2024.
Pentingnya Penggunaan Teknologi yang Tepat
Menkominfo Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa agar masyarakat dapat menerima informasi kebencanaan dengan baik, diperlukan penggunaan perangkat yang sesuai.“Pertama, gunakan perangkat TV Digital atau STB yang tersertifikasi oleh Kominfo. Kedua, pastikan kode pos yang tepat dimasukkan pada perangkat TV digital, guna memastikan kesesuaian informasi dengan lokasi terdampak,” ujarnya.
Langkah ini diharapkan mampu memastikan seluruh lapisan masyarakat yang berada di daerah terdampak dapat menerima informasi bencana secara akurat dan tepat waktu.
Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk mengembangkan layanan informasi bencana berbasis real-time. Sistem ini, yang diberi nama DPIS, menghubungkan petugas di kementerian, lembaga, serta media penyiaran melalui satu jaringan terpadu.
"DPIS juga siap diintegrasikan lebih jauh dengan petugas dan relawan kebencanaan di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah," tambah Budi Arie.
Menghadapi Ancaman Bencana
Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana alam yang tinggi, terutama gempa bumi. Setiap tahunnya, BMKG mencatat terjadi lebih dari 8.000 gempa bumi di seluruh Indonesia.Namun, hanya sekitar 350 gempa yang signifikan dan dapat dirasakan, dan dari jumlah tersebut, sekitar 15 kali gempa menyebabkan kerusakan serius. Dalam dua tahun sekali, Indonesia juga mengalami gempa yang berpotensi menimbulkan tsunami.
Pemerintah berharap melalui peluncuran SNPDK ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat serta mempercepat respons tanggap bencana, terutama di daerah yang berisiko tinggi. Dengan penyampaian informasi yang cepat dan akurat, pemerintah optimis dapat mengurangi dampak kerusakan serta menyelamatkan lebih banyak nyawa dari ancaman bencana alam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
