“Permasalahan jadwal antara agenda internasional dan kompetisi game tersebut juga menjadi hal yang krusial. Karena terkadang jadwalnya suka tidak sinkron,” kata Yabes dalam wawancara eksklusif dengan tim Medcom.id pada Senin (11/5/2026).
Yabes kemudian memberi contoh dari cabang Mobile Legends. Menurutnya, jadwal kompetisi sempat berbenturan ketika Mobile Legends dipertandingkan di ajang PON, sementara MPL masih berlangsung.
“Kalau ambil contoh Mobile Legends, beberapa tahun lalu ada PON dan game itu masuk cabang yang dipertandingkan. Di sisi lain, MPL juga masih berjalan, jadi jadwalnya bentrok,” lanjutnya.
Situasi tersebut membuat para atlet profesional berada dalam posisi sulit. Yabes menilai sebagian besar pro player cenderung memilih tetap mengikuti kompetisi milik publisher dibandingkan dengan mengambil risiko lain.
“Kalau diposisikan sebagai pro player, mereka pasti lebih takut kepada Moonton karena kompetisi ini memang milik publisher,” jelasnya.
Perbedaan Sepak Bola dengan Esports
Yabes menjelaskan bahwa esports memiliki sistem yang berbeda dibandingkan dengan olahraga konvensional seperti sepak bola, yang sudah memiliki struktur dan aturan yang mengikat.
“Kalau dibandingkan dengan sepak bola, ada FIFA dan PSSI sebagai pemegang kendali. Sementara di esports, publisher yang memiliki kontrol penuh,” tuturnya
Menurut Yabes, sepak bola memiliki aturan yang mewajibkan pemain membela tim nasional dalam kompetisi resmi yang berada di bawah FIFA.
“Dalam sepak bola, pemain wajib ikut jika turnamen tersebut resmi digelar FIFA. Sementara di esports belum ada lembaga arbitrase besar seperti itu. Itu sebabnya esports tidak bisa disamakan dengan sepak bola,” paparnya secara rinci.
Hal ini pula yang membuat organisasi induk nasional seperti Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) memiliki ruang kendali yang terbatas.
“PB ESI? Mereka juga tidak punya kekuatan sebesar FIFA. Karena itu, esports tidak bisa disamakan dengan olahraga lain,” tegas Yabes.
Solusi Pemilihan Pemain
Bentroknya jadwal kompetisi juga berdampak langsung pada keputusan tim dalam melepas pemain ke tim nasional. Menurut Yabes, situasi ini membuat banyak organisasi esports harus menyesuaikan prioritas mereka.
“Itulah sebabnya pemain yang dipanggil ke timnas sering berbeda-beda dari setiap tim. Kalau kompetisi publisher masih berjalan, tentu tim sulit memberi izin, bukan berarti pemainnya tidak mau membela negara. Karena itu, akan lebih fleksibel jika pemain yang dipilih berasal dari satu tim yang sudah tidak lagi bertanding di kompetisi publisher,” ungkap Yabes.
Faktor kekompakan tim selama persiapan juga menjadi pertimbangan bagi manajemen sebelum melepas pemain ke tim nasional. Yabes menilai pemanggilan pemain dari tim yang berbeda berpotensi mengganggu program latihan masing-masing tim.
“Kalau pemain diambil dari tim yang berbeda, apakah jadwalnya tidak akan mengganggu tim tersebut? Sebab mereka juga harus menjalani training camp dalam periode yang sudah ditentukan,” tambahnya.
Tentang Konsekuensi Banned
Mengenai isu sanksi berupa larangan bertanding jika sang atlet menolak panggilan negara, Yabes membenarkan adanya celah hukum tersebut, namun dalam koridor yang terbatas.
“Apakah pemain esports bisa mendapat larangan bertanding jika menolak panggilan timnas? Bisa, tapi hanya dalam konteks membela tim nasional. Itu tidak berlaku untuk kompetisi milik publisher,” urai Yabes.
Sebagai penutup, Yabes menyarankan agar penyelenggara multiajang internasional menjalin komunikasi yang lebih intens dengan publisher gim untuk menghindari bentrokan jadwal kompetisi.
“Menurut saya, penyelenggara seperti Asian Games, SEA Games, dan ajang lainnya harus lebih sering berkomunikasi dengan publisher game agar masalah jadwal yang saling bertabrakan seperti ini tidak terulang lagi,” pungkasnya.
(Ahmad Raul)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
