"REI jangan sekadar mementingkan keuntungan dengan membangun perumahan mewah. Berikan kesempatan generasi milenial yang berpenghasilan di bawah Rp7 juta," kata Bambang, dalam keterangan tertulis, Rabu, 7 Februari 2018.
Tantangan Bambang itu dilontarkan saat ia menerima pengurus DPP REI di ruang kerjanya, gedung DPR, Jakarta.
“Kita harus pikirkan supaya para anak bangsa bisa memiliki rumah dengan mudah. Ini juga tanggung jawab REI," kata Bamsoet, sapaan Bambang.
Program rumah terjangkau merupakan salah satu yang menjadi misi Bamsoet sejak dilantik menjadi ketua DPR RI. Dua program prioritas lainnya adalah lapangan kerja dan sembako murah. Ketiga program itu terangkum dalam 'Salam Tiga Jari'.
Ketua DPP REI Soeleaman Soemawinata mengungkapkan bahwa REI selalu berkoordinasi dengan seluruh stakeholder untuk membangun rumah bagi rakyat Indonesia. Ia menyatakan REI telah membangun 200 ribu rumah bersubsidi yang menjadi program pemerintah.
"Kami berkomitmen menjadi mitra terbaik pemerintah," kata Soeleaman.
Rumah susun
Selain membahas pembangunan rumah rakyat, pertemuan kali ini juga dimanfaatkan Bamsoet dan REI membahas pengelolaan rumah susun yang seringkali menyengsarakan penghuni.
Menurut kajian REI, sebetulnya sudah ada UU No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun yang mengatur tentang pengelolaan rumah susun. Namun, sayangnya UU Rumah Susun tersebut belum memiliki peraturan pelaksanaannya.
Baca: REI Dukung Program DP 0%
REI menyarankan pengelola rumah susun membentuk badan hukum koperasi. "Sehingga, tidak ada lagi ribut-ribut dan salah paham antara penghuni dan pengelola," kata dia.
Dalam kesempatan itu, REI juga memberikan masukan mengenai RUU Pertanahan yang sedang dibahas di Komisi II DPR RI. Ada beberapa yang menjadi catatan REI, di antaranya mengenai peran pemerintah daerah yang sangat krusial dalam mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
