Untuk itu, sejumlah kebijakan dan strategi pun diusung Kementerian PUPR guna mendorong capaian pembangunan rumah layak huni untuk seluruh masyarakat Indonesia.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul hamid menyusun sejumlah kebijakan dan strategi untuk melaksanakan Program Sejuta Rumah hingga 2024.
Salah satu kebijakan yang diusung adalah berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui penyediaan rumah layak huni secara kolaboratif.
"Kami ingin melibatkan seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan dalam Program Sejuta Rumah. Kami tentunya tidak bisa melaksanakan program ini sendiri tapi juga perlu dukungan pemerintah daerah, pengembang, perbankan, kementerian/ lembaga, sektor swasta dan masyarakat," jelasnya dalam keterangan tertulis, Kamis, 4 Februari 2021.
Khalawi menambahkan pihaknya juga telah mempersiapkan tiga strategi utama dalam melaksanakan Program Sejuta Rumah di lapangan. Pertama dengan mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan Program Sejuta Rumah.
Strategi kedua adalah menyediakan sistem regulasi yang harmonis, memanfaatkan teknologi dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolabirasi antarpemangku kepentingan bidang perumahan.
Sedangkan yang ketiga adalah dengan mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif.
"Kami juga telah membentuk 19 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) serta Satuan Kerja Non Vertikal tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia," jelasnya.
Khalawi berharap pemerintah daerah dapat memiliki perencanaan dan pendataan terhadap rumah-rumah masyarakat yang tidak layak huni untuk diajukan kepada kami melalui Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU).
Program Sejuta Rumah, imbuh Khalawi, ditujukan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sedangkan sasarannya adalah untuk meningkatkan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan rumah layak huni melalui pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya dan penyaluran bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) rumah bersubsidi pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
