Ada dua skenario penanganan yang sudah ditetapkan pemerintah untuk mencapai target tersebut, yaitu melakukan intervensi langsung dan tidak langsung.
Kementerian PUPR mendapatkan tanggung jawab lebih besar dalam skenario penanganan melalui intervensi langsung melalui program pembangunan perumahan, dan fasilitasi peningkatan kualitas.
Kemudian melalui fasilitasi pembiayaan perumahan dan subsidi pembiayaan perumahan, penyediaan infrastruktur permukiman, pembinaan, dan penanganan permukiman kumuh.
Baca: 11 Juta Rumah Tangga Dibidik Punya Rumah Layak Huni
"Dengan akumulasi target sasaran melalui skenario penanganan ini adalah sebesar lima juta unit rumah," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dilansir dari Antara, Kamis, 1 Juli 2021.
Basuki mengakui, penyediaan perumahan di Indonesia masih menghadapi tantangan berat. Salah satunya seperti persentase Kredit Pemilikan Rumah (KPR) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang hanya sekitar 2,9 persen atau rendah dibanding negara lain. Kemudian adanya urban sprawl, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni, selain masalah backlog.
"Untuk menangani masih banyaknya masyarakat yang menghuni rumah tidak layak, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV 2020-2024, pemerintah telah menargetkan peningkatan rumah tangga yang menempati rumah layak dari semula 56,5 persen menjadi sebesar 70 persen atau ekuivalen dengan 11 juta rumah tangga," ujar Basuki.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
