Ilustrasi pembangunan rumah tahan gempa oleh Kementerian PUPR. Foto: dok Kementerian PUPR.
Ilustrasi pembangunan rumah tahan gempa oleh Kementerian PUPR. Foto: dok Kementerian PUPR.

11 Juta Rumah Tangga Dibidik Punya Rumah Layak Huni

Antara • 01 Juli 2021 12:20
Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah meningkatkan target rumah tangga yang memiliki rumah layak huni menjadi 11 juta rumah tangga.
 
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan penyediaan perumahan di Indonesia masih menghadapi tantangan berat. Salah satunya seperti persentase Kredit Pemilikan Rumah (KPR) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang hanya sekitar 2,9 persen atau rendah dibanding negara lain. Kemudian adanya urban sprawl, serta masih banyaknya rumah tidak layak huni, selain masalah backlog.
 
"Untuk menangani masih banyaknya masyarakat yang menghuni rumah tidak layak, pemerintah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV 2020-2024 telah menargetkan peningkatan rumah tangga yang menempati rumah layak dari semula 56,5 persen menjadi sebesar 70 persen atau ekuivalen dengan 11 juta rumah tangga," ujar Menteri Basuki, dilansir dari Antara, Kamis, 1 Juli 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia, untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah menetapkan dua skenario penanganan yaitu melakukan intervensi langsung dan tidak langsung.
 
Kementerian PUPR mendapatkan tanggung jawab lebih besar dalam skenario penanganan melalui intervensi langsung melalui program pembangunan perumahan, fasilitasi peningkatan kualitas, fasilitasi pembiayaan perumahan dan subsidi pembiayaan perumahan, penyediaan infrastruktur permukiman, pembinaan dan penanganan permukiman kumuh.
 
"Dengan akumulasi target sasaran melalui skenario penanganan ini adalah sebesar lima juta unit rumah," kata Menteri Basuki.
 
Sebagai dukungan terhadap program RPJMN, Kementerian PUPR akan menganggarkan dan memfasilitasi subsidi perumahan untuk 1,5 juta rumah tangga, yang terdiri atas FLPP sebesar 900 ribu unit, fasilitasi pembiayaan perumahan melalui BP Tapera sebesar 500 ribu unit, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebesar 50 ribu unit, dan sisanya melalui Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).
 
"Sebagaimana yang sering saya sampaikan, sektor properti akan selalu menjadi leading sektor baik pada saat ini maupun pada saat yang akan datang. Bisnis properti memiliki multiplier effect yang besar karena akan menggerakkan sekitar 170 industri. Secara universal diakui bahwa sektor properti merupakan salah satu sektor yang penting karena mampu menarik dan mendorong kegiatan di berbagai sektor ekonomi mulai dari sektor jasa, bahan bangunan, hingga mempengaruhi perkembangan sektor keuangan, serta berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja," kata Menteri PUPR.
 
Dia juga menambahkan bahwa saat masa pandemi, salah satu sektor yang paling berpengaruh terhadap ketahanan perokonomian adalah sektor properti dalam hal ini termasuk sektor perumahan.
 
Pemerintah sudah dan akan terus memberikan insentif untuk keberlangsungan sektor ini, terakhir pemerintah memberikan insentif bebas PPN 100 persen untuk pembelian rumah sampai dengan harga Rp2 miliar, dan 50 persen untuk pembelian rumah dengan harga antara Rp2 miliar sampai dengan Rp5 miliar, sebagaimana diatur oleh PMK No 21 Tahun 2021.
 
Khusus untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki rumah, pemerintah menyiapkan berbagai kebijakan dan program kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan antara lain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), serta Bantuan Pembiayaan Berbasis Tabungan (BP2BT). Semua program tersebut telah berhasil memfasilitasi jutaan MBR di seluruh Indonesia.
 
(AHL)




LEAVE A COMMENT
LOADING
social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif