"Saat ini banyak komunitas di masyarakat yang masih membutuhkan bantuan perumahan. Kami berharap kalangan pengembang dan perbankan bisa memberikan bantuan maupun mendukung Program Perumahan Berbasis Komunitas," ujar Direktur Rumah Umum dan Komersial (RUK) Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) M Hidayat dalam kegiatan Pembahasan Perumahan Berbasis Komunitas di Bogor, Rabu, 16 Desember 2020.
Hidayat menjelaskan rumah tetap menjadi kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Namun demikian, banyak kendala yang dihadapi oleh masyarakat yang memiliki penghasilan tidak tetap untuk dapat memiliki hunian layak.
"Penghasilan masyarakat non fixed income itu memang bervariasi, kadang ada tapi kadang juga sedikit. Tapi sebenarnya mereka memiliki kemampuan membeli rumah dengan membayar secara KPR. Ini target komunitas yang sedang kami sasar," jelasnya.
Lebih lanjut, Hidayat menjelaskan banyak masyarakat yang lebih memiliki membeli rokok daripada membeli rumah. Dirinya mencontohkan, jika sehari masyarakat membeli rokok seharga Rp50 ribu, maka selama sebulan jika 30 hari maka sebenarnya dana yang dihabiskan cukup besar jika dikumpulkan yakni Rp1,5 juta.
"Padahal angsuran rumah subsidi pemerintah itu hanya sekitar Rp900 ribu hingga Rp1 jutaan. Tentunya jika kita edukasi masyarakat untuk menabung untuk membeli rumah tentu mereka bisa mampu untuk membelinya meskipun dengan cara KPR," katanya.
Untuk mendorong agar komunitas masyarakat dapat memiliki rumah, dirinya berharap para pengembang perumahan dan perbankan bersama pemerintah untuk mencari solusi bersama terkait permasalahan tersebut.
Hal itu dikarenakan pemerintah juga telah memiliki berbagai fasilitas pembiayaan perumahan seperti KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Uang Muka (BUM), dan BP2BT.
Untuk pengembang, pemerintah juga telah melakukan intervensi dengan menyalurkan bantuan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) berupa jalan lingkungan dan saluran drainase untuk perumahan bersubsidi pemerintah.
Hal itu dilaksanakan agar pengembang juga lebih bersemangat dalam membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan tentunya lokasi yang tepat dengan lebih mendekati sarana tranportasi bisa menjadi pilihan yang tepat.
Adanya rumah bagi komunitas masyarakat kini juga menjadi sangat penting di masa pandemi. Rumah yang sehat dan nyaman meskipun ukurannya tidak terlalu besar juga membuat mereka lebih aman dan bisa menjaga pola hidup sehat.
"Kami juga sedang melaksanakan pilot project agar lebih banyak komunitas masyarakat yang bisa menyesuaikan dengan program ini. Intinya bantuan ini harus tepat sasaran sebab harga rumah akan terus naik mengingat keterbatasan lahan yang ada saat ini," ungkapnya.
"Kami terus berupaya menjembatani antara komunitas dengan pengembang dan perbankan dalam mengakses bantuan perumahan ini. Beberapa komunitas yang sedang kami sasar saat ini adalah Komunitas Jurnalis dan Komunitas Pegawai Honorer di Kementerian PUPR dengan bekerjasama dengan perbankan dan pengembang," Kasubdit Wilayah III Direktorat Rumah Umum dan Komersial Salahuddin Rasyidi.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Himperra Endang Kawidjaja menerangkan perlu adanya mitigasi kepemilikan rumah bagi komunitas masyarakat. Hal itu dikarenakam pengembang dan perbankan memiliki rasa aman dalam menjalankan bisnisnya dan debitur yakni komunitas masyararakat bisa mengangsur rumah dengan baik.
"Kami mendukung adanya Program Perumahan Berbasis Komunitas. Tapi yang perlu adalah mitigasi mengenai debitur yang akan mengangsur kredit rumah bersubsidi sehingga lebih banyak masyarakat yang mengakses rumah," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
