Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berupaya untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam penanganan bidang perumahan dengan melakukan pendataan rumah rusak dan pembangunan hunian bisa layak huni seperti semula.
"Kita harus mempersiapkan langkah-langkah terbaik dalam penangulangan bencana khususnya penanganan hunian pasca bencana alam," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid dalam keterangan tertulis, Kamis, 9 September 2021.
Guna mengantisipasi kebutuhan data rumah yang rusak akibat bencana alam, imbuhnya, diperlukan koordinasi yang intensif antara Kementerian PUPR dengan semua pihak terkait penanganan bencana alam seperti pemerintah daerah dan BNPB.
Sebab, ketika terjadi bencana alam yang di Indonesia salah satu yang perlu di data adalah berapa rumah yang rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat sehingga pemerintah dapat memberikan penanganan yang baik dan tepat sasaran.
"Banyak kerusakan infrastruktur dan perumahan akibat bencana alam dan kami menilai perlu adanya satu data penanganan rumah yang rusak akibat terdampak bencana alam sehingga kami bisa segera menyalurkan bantuan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat," katanya.
Lebih lanjut, Khalawi pada kesempatan itu juga mengingatkan kepada peserta Bimbingan Teknis Kebencanaan Bidang Perumahan bahwa daerah D.I Yogyakarta perlu mewaspadai bencana alam karena Gunung Merapi yang ada secara geografis terletak dalam ring of fire. Pemda dan BNPB diharapkan juga bisa mempersiapkan lokasi pengungsian serta jalur evakuasi warga apabila terjadi bencana alam.
"Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan siap berkoordinasi dengan Pemda dan BNPB untuk membangun kembali hunian yang rusak serta mendorong pendataan yang mudah di lapangan," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
