Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Direktorat Jenderal Perumahan diminta ntuk melaksanakan koordinasi, membangun perumahan, serta mengawasi progres dan pasca pembangunan sehingga dapat segera dihuni.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menerangkan pihaknya terus berupaya meningkatkan capaian pembangunan perumahan yang termasuk dalam Program Sejuta Rumah.
Hal itu dikarenakan perumahan khususnya rumah yang layak huni menjadi salah satu kebutuhan dasar sekaligus menjadi tolok ukur kesejahteraan masyarakat.
"Kami akan terus mendorong pembangunan perumahan hingga akhir tahun ini. Selain itu kami juga tengah melakukan koordinasi untuk persiapan pelaksanaan kinerja 2021," katanya dalam keterangan tertulis, Senin, 7 Desember 2020.
Khalawi menambahkan, Kementerian PUPR juga telah membantuk Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) di 19 Provinsi di Indonesia. Balai perumahan tersebut akan membawahi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan yang tersebar di setiap provinsi.
"Pemerintah daerah juga bisa berkoordinasi dengan Balai P2P sebagai perwakilan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR. Silakan cari informasi mengenai program dan kebijakan perumahan di daerah melalui Balai P2P tersebut," terangnya.
Balai P2P, imbuhnya, juga menjadi ujung tombak Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR di daerah. Keberadaan Balai P2P dinilai akan mampu meningkatkan program perumahan sekaligus melaksanakan pembangunan dan pengawasan terhadap pelaksanaan di lapangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
