278 pejabat perbendaharaan Ditjen Perumahan yang dilantik. Foto: Kementerian PUPR
278 pejabat perbendaharaan Ditjen Perumahan yang dilantik. Foto: Kementerian PUPR

Dorong Pembangunan Rumah di Daerah, Kementerian PUPR Lantik 278 Pejabat

Rizkie Fauzian • 18 Mei 2022 16:54
Jakarta: Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto melantik 278 pejabat perbendaharaan. Para pejabat tersebut akan bertugas di Direktorat teknis, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) serta Satuan Kerja Penyediaan Perumahan.
 
"Pejabat yang dilantik memiliki peran strategis yang menentukan kualitas keberhasilan dan pelaksanaan pembangunan perumahan dan penggunaan anggaran di masing-masing unit kerjanya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu, 18 Mei 2022.
 
Hadir dalam pelantikan yang dilaksanakan secara offline dan online tersebut sejumlah pejabat dari Balai P2P yang ada di 19 provinsi dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Selain itu, kegiatan tersebut juga dihadiri perwakilan dari Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR serta para Direktur di lingkungan Ditjen Perumahan. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Iwan, masalah infrastruktur dan perumahan menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian oleh pemerintah. Dalam sektor perumahan, pemerintah melalui Kementerian PUPR terus mendorong pembangunan perumahan melalui Program Sejuta Rumah di seluruh wilayah Indonesia. 
 
"Masyarakat sangat membutuhkan kinerja yang maksimal dari para pejabat Ditjen Perumahan agar program perumahan khususnya Program Sejuta Rumah dapat berjalan dengan baik di daerah," jelasnya.
 
Untuk itu, kehadiran Balai P2P dan Satker Penyediaan Perumahan di daerah diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, pengembang serta mitra kerja bidang perumahan lainnya agar pembangunan serta pendataan perumahan bisa terlaksana dengan baik. 
 
Jumlah pejabat yang dilantik berjumlah 278 orang yang terdiri dari Kepala Satker di pusat, Balai P2P, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendaraha keuangan.
 
Iwan menambahkan, pergantian pejabat di lingkungan birokrasi merupakan sebuah hal yang lumrah dan menjadi bagian dinamika organisasi agar bisa menjadi lebih baik dari segala sisi. Para pejabat diharapkan juga amanah dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh pimpinan serta melaksanakan tugas sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
"Para pejabat di daerah harus mampu berkoordinasi dengan mitra kerja perumahan baik Pemda, pengembang, perbankan, serta mendorong masyarakat agar bisa membangun rumah yang layak huni," tandasnya.
 
(KIE)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif