Sesi kedua forum tersebut menghadirkan Direktur Utama Agung Sedayu Group Nono Sampono, Gubernur Banten Andra Soni, Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto, serta Dewan Kehormatan AREBI sekaligus Presiden Direktur PT ERA Graharealty Tbk, Darmadi Dharmawangsa.
Nono Sampono menekankan besarnya efek berganda industri properti terhadap perekonomian. Ia mencontohkan pembangunan kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 1 dan 2 yang menyerap lebih dari 200 ribu tenaga kerja sepanjang 2021–2024.
“Kontribusi ke negara juga signifikan. Pajak dari kawasan tersebut mencapai sekitar Rp50 triliun, dan Kabupaten Tangerang mencatat PAD tertinggi di Indonesia pada 2024,” ujar Nono.
| Baca juga: Kolaborasi Publik-Swasta Jadi Kunci Perumahan Lebih Terjangkau |
Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menilai properti telah memicu lahirnya pusat-pusat ekonomi baru di daerah.
“Dulu kebun karet, sekarang jadi perumahan, pendidikan, sampai fasilitas kesehatan. Namun kita harus serius memikirkan masyarakat berpenghasilan rendah, bukan hanya menengah ke atas,” katanya. Ia menegaskan penyederhanaan perizinan dan pengembangan transportasi massal menjadi kunci pemerataan pertumbuhan.
Perumahan untuk pemerataan dan peningkatan kesejahteraan
Ketua Umum REI, Joko Suranto, menilai program 3 juta rumah Presiden Prabowo merupakan langkah strategis. Menurutnya, rumah bukan sekadar hunian, tetapi instrumen untuk menekan kemiskinan, mengurangi stunting, hingga mendorong pertumbuhan PDB daerah.“Ekosistem perumahan melibatkan 185 industri turunan, mulai dari manufaktur hingga jasa. Karena itu, perumahan harus dipandang sebagai penggerak ekonomi,” jelas Joko.
Dari sisi pasar, Darmadi Dharmawangsa menyoroti tantangan seperti daya beli masyarakat, suku bunga, dan perizinan. Ia juga menekankan pentingnya akses kepemilikan rumah bagi generasi muda.
“Milenial dan Gen Z jumlahnya 50 persen penduduk. Kalau mereka terus menyewa, 10–20 tahun lagi akan kesulitan punya rumah. Pemerintah perlu memberi insentif khusus, misalnya keringanan pajak bagi pembeli rumah pertama,” ujar dia.
Darmadi menambahkan bahwa insentif pemerintah, mulai dari pembebasan PPN hingga BPHTB, sudah progresif. Namun, implementasi di lapangan masih perlu dipermudah.
“Banyak kebijakan baik, tapi proses administrasi sering membuat masyarakat mundur. Harus ada sistem proaktif dan satu pintu agar generasi muda lebih mudah mengakses,” katanya.
Tantangan pasar dan optimisme ke depan
Meski pasar properti mengalami tekanan sejak pertengahan 2025, para narasumber sepakat optimistis tren akan membaik pada 2026.“Industri properti sudah tiga kali diuji krisis, dari 1998, 2008, hingga pandemi. Buktinya tetap bisa bangkit. Dengan kolaborasi pemerintah, pengembang, dan perbankan, kami yakin tahun depan lebih baik,” tutup Joko.
Forum Indonesia Property Forum 2025 dengan tema “Resilience & Emerging Together” terselenggara atas dukungan Agung Sedayu Group, dengan kolaborasi dari Summarecon, Kencana, serta Bank Syariah Indonesia (BSI). (Sultan Rafly Dharmawan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
