UU Cipta Kerja membuka peluang pembangunan hunian murah di tengah kota. Foto: Kementerian PUPR
UU Cipta Kerja membuka peluang pembangunan hunian murah di tengah kota. Foto: Kementerian PUPR

UU Cipta Kerja Membuka Peluang Hunian Murah di Tengah Kota

Properti perumahan sejuta rumah kpr Penyediaan Rumah Omnibus Law
Rizkie Fauzian • 21 Oktober 2020 16:16
Jakarta: Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menciptakan pro kontra di masyarakat.
 
UU Ciptaker ini diniatkan oleh pemerintah untuk menggenjot perekonomian nasional dengan mempermudah berbagai investasi, salah satunya bisa turut mendongkrak industri properti yang stagnan selama beberapa tahun.
 
Country Manager Rumah.com Marine Novita menyatakan bahwa UU Cipta Kerja diharapkan bisa menggairahkan sektor properti di Indonesia.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Selain itu regulasi baru ini bisa membawa lebih banyak optimisme di pasar properti Indonesia, di kelas atas dan menengah ke bawah," jelasnya dalam keterangan tertulis, Rabu, 21 Oktober 2020.
 
Pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja terkait industri properti sepertinya ada yang dimaksudkan untuk segmen premium dan ada yang dimaksudkan untuk segmen Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
 
Untuk segmen premium misalnya dengan membuka kepemilikan apartemen di atas tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) untuk Warga Negara Asing (WNA). Sedangkan untuk segmen MBR salah satunya melalui amanah pendirian Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan.
 
"Namun yang perlu dicermati, dampak terhadap sektor properti tidak bisa dilihat hanya dari dua segmen ini saja," ungkap Marine.
 
Perubahan seputar ketenagakerjaan dan pengupahan dapat mempengaruhi daya beli dan kemampuan finansial kelas menengah yang merupakan segmen sangat besar dalam sektor properti.
 
"Kami berharap UU Cipta Kerja bisa mendorong industri properti di Tanah Air karena adanya regulasi baru di pasar premium, WNA diberikan kemudahan dalam membeli apartemen. Mereka bisa memiliki apartemen di atas tanah HGB, sebelumnya hanya terbatas di atas tanah dengan status hak pakai," ujarnya.
 
Selain itu adanya pendirian Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan dalam UU Ciptaker membuka peluang tersedianya hunian murah di tengah kota.
 
"Adanya perubahan regulasi ini diharapkan WNA dapat berburu hunian dengan lebih mudah. Namun masyarakat tidak perlu khawatir harga apartemen di atas tanah HGB akan naik secara drastis karena keluarnya UU Cipta Kerja akan diikuti oleh peraturan pelaksanaan di bawahnya yang diperkirakan akan mengatur tentang batasan harga apartemen yang bisa dimiliki oleh WNA," kata Marine.
 
(KIE)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif