tercantum dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit.
"Selain aturan yang telah ditetapkan, Kementerian ATR juga mendukung kebijakan pengembangan kawasan TOD melalui fasilitasi penetapan revisi RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) berupa peraturan Gubernur tentang RDTR DKI Jakarta sebagai dasar perizinan untuk membangun kawasan TOD," ujar Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang, Abdul Kamarzuki dalam keterangan tertulis, Senin, 11 Juli 2022.
Abdul menambahkan, yang menjadi prinsip utama pengembangan kawasan TOD adalah pengembangan kawasan yang menitikberatkan integrasi antara jaringan angkutan umum massal dengan jaringan moda transportasi tidak bermotor, serta pengurangan penggunaan kendaraan bermotor yang disertai pengembangan kawasan campuran dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi.
"Besar harapan saya agar diskusi seperti ini dapat semakin menyebar luas. Sehingga, akan semakin banyak daerah yang memiliki pemahaman dan kemudahan dalam merencanakan dan mewujudkan kawasan TOD, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan meningkatnya kualitas ruang kota,” jelasnya.
| Baca juga: Lokasi hingga Regulasi jadi Tantangan Pengembangan TOD |
Dalam mendukung tujuan penataan ruang DKI Jakarta menjadi kota yang berorientasi transit, Gubernur Anies Baswedan menjelaskan bahwa Jakarta dalam perkembangannya, bertransformasi menjadi kota global dengan transportasi publik yang terus berkembang dari tahun ke tahun.
"Kunci dalam mengembangkan transportasi di Jakarta adalah integrasi. Dengan adanya integrasi diharapkan dapat mengatasi permasalahan di Jakarta. Transportasi di Jakarta harus saling terintegrasi. Selain modanya yang terintegrasi, stasiun transportasi umum juga harus terintegrasi dengan fasilitas-fasilitas umum," ujar Anies.
Ia juga menambahkan, DKI Jakarta telah bertransformasi dari car oriented development menjadi transport oriented development. Dulu yang menjadi prioritas pertama adalah kendaraan pribadi. Saat ini yang menjadi prioritas adalah jalur pedestrian, jalur sepeda, serta jalur transportasi umum dan kendaraan ramah lingkungan.
Menurutnya, untuk mendukung prioritas pembangunan Jakarta, dibutuhkan fasilitas yang menghubungkan antara pejalan kaki dengan transportasi umum. Maka, dicanangkanlah pembangunan terowongan pejalan kaki bawah tanah pertama di Indonesia yang menghubungkan jalur bawah tanah pejalan kaki dari gedung Nine di UOB di Thamrin sampai Stasiun Dukuh Atas BNI.
| Baca juga: MRT Jakarta: Pembangunan TOD Terus Berjalan! |
Direktur Utama PT Wisma Kartika Alvin Gozali berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk membuat interkoneksi bawah tanah yang akan menghubungkan antara moda transportasi dengan fasilitas umum lainnya.
"Merupakan suatu kehormatan bagi PT Wisma Kartika yang berkolaborasi dengan UOB turut serta dalam pembentukan metropolitan Jakarta, menjadi kota modern dan maju yang mempunyai sistem transportasi publik seamless, sehingga membuat pergerakan manusia di DKI Jakarta menjadi lebih cepat, nyaman, dan ekonomis," ungkap Alvin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
