Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati merinci dari total Rp267,1 miliar tersebut, pembiayaan sisi suplai yakni untuk pengembang, kontraktor, dan toko bahan bangunan, mencapai Rp250,4 miliar dengan jumlah 66 debitur.
"Sedangkan, pembiayaan dari sisi permintaan (demand) bagi pelaku UMKM mencapai Rp16,66 miliar untuk 51 debitur," jelas dia dikutip dari Antara, Selasa, 4 November 2025.
Penyaluran KPP telah menjangkau 16 provinsi, dengan tiga realisasi terbesar berada di Provinsi Jawa Barat sebesar Rp84,82 miliar, Banten sebesar Rp80,54 miliar, dan Jawa Timur sebesar Rp27,12 miliar.
Kementerian PKP terus memperkuat upaya peningkatan akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan melalui KPP.
Hingga 4 November 2025, Kementerian PKP telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan 17 bank sebagai penyalur KPP yang mencakup bank-bank nasional, daerah, hingga syariah.
Sebagai upaya memperluas literasi dan partisipasi masyarakat, Kementerian PKP bersama para pemangku kepentingan telah melaksanakan 40 kali sosialisasi KPP sejak 26 Agustus 2025, menjangkau lebih dari 30.330 peserta.
Kegiatan ini melibatkan lembaga pendidikan tinggi, pemerintah daerah, asosiasi pengembang, pelaku usaha, serta perbankan dan BUMN pendukung ekosistem pembiayaan perumahan.
Kementerian PKP menegaskan bahwa keberhasilan penyaluran ini merupakan hasil sinergi multipihak, termasuk dukungan pemerintah daerah, asosiasi pengembang, organisasi pengusaha, perbankan, dan BUMN strategis yang terlibat aktif.
Pelaksanaan penyaluran KPP ini juga tidak terlepas dari dukungan penuh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan, yang sejak awal telah memberikan arahan kebijakan, fasilitasi koordinasi, dan penguatan pembiayaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
