Salah satu perumahan di perbatasan yang dibangun pemerintah. Foto: Shutterstock
Salah satu perumahan di perbatasan yang dibangun pemerintah. Foto: Shutterstock

Pemerintah Kaji Pembanguan Rumah Layak di Wilayah Natuna

Rizkie Fauzian • 25 Desember 2021 13:17
Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menilai pembangunan hunian yang layak huni di wilayah perbatasan seperti di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau sangat diperlukan. 
 
Hal itu dikarenakan pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pembangunan serta perekonomian di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar Indonesia.
 
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengungkapkan pemerintah akan terus berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur dan perumahan di wilayah perbatasan Indonesia. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain untuk menyediakan hunian yang layak, pembangunan yang ada diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing serta kualitas sumber daya manusia yang Indonesia.
 
Adanya pembangunan rumah, imbuh Iwan, selain menjadi sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selain sandang dan pangan juga menjadi sarana untuk menggerakkan perekonomian serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. 
 
Saat ini pemerintah juga terus melaksanakan Program Sejuta Rumah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan agar mampu menggali potensi-potensi yang ada di sektor perumahan.
 
"Kami sangat membutuhkan informasi dari pemerintah daerah mengenai bagaimana kondisi perumahan masyarakat yang ada di daerahnya. Hal itu diperlukan agar program perumahan yang disalurkan benar-benar sesuai kebutuhan serta prioritas kebijakan yang ada," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu, 25 Desember 2021.
 
Direktorat Jenderal Perumahan, imbuhnya, saat ini telah banyak menerima banyak permohonan usulan bantuan perumahan dari pemerintah. 
 
Semuanya dimasukkan ke dalam data base perumahan yang ada sehingga penyaluran bantuan dilaksanakan apabila Pemda daerah juga telah siap menerima bantuan serta mengalokasikan dana APBD nya untuk mendukung program perumahan untuk masyarakatnya.
 
"Kami juga tengah mendorong kolaborasi untuk penanganan kemiskinan ekstrem di daerah. Hal itu dilaksanakan melalui sinergi program perumahan seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah dengan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) sehingga selain rumahnya layak maka lingkungan sekitarnya pun tertata dengan baik," jelasnya.
 
Sementara itu, Bupati Natuna Wan Siswandi mengaku saat ini pemerintah Kabupaten Natuna sangat membutuhkan bantuan pemerintah pusat khususnya Kementerian PUPR dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakatnya. 
 
Apalagi masih ada beberapa titik kawasan kumuh di Natuna seperti banyaknya masyarakat yang tinggal di atas aliran sungai dengan tinggal di rumah panggung maupun mereka yang membangun rumah di atas bantaran.
 
"Kami butuh bantuan pemerintah untuk merelokasi warga kami yang tinggal di atas bantaran sungai. Kami sudah siap menyediakan lahan untuk relokasi, jalan lingkungan, jaringan listrik dan air jadi ketika bantuan perumahan sudah ada masyarakat yang direlokasi bisa menempati hunian yang layak," ungkapnya. 
 
(KIE)



LEAVE A COMMENT
LOADING
social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif