Program ini dilaksanakan untuk peningkatan kualitas rumah di 449 kabupaten/kota dan pembangunan baru di 151 kabupaten/kota dengan alokasi anggaran Rp4,63 triliun.
Tercatat hingga 17 Agustus 2020, realisasi BSPS sudah 68,44 persen atau senilai Rp 3,16 triliun dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 111.757 orang.
Salah satu kabupaten yang masuk dalam program BSPS tahun 2020 dan telah disalurkan bantuan program tersebut adalah Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan alokasi anggaran Rp8,54 miliar untuk 488 rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di 14 desa.
Diharapkan dengan bantuan sebesar Rp17,5 juta per unit rumah tersebut masyarakat bisa lebih bersemangat dalam membangun hunian yang layak huni.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan, program BSPS ini dilakukan dengan metode Padat Karya Tunai (PKT). Tujuannya untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran.
"Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk menghuni rumah yang layak, sekaligus membuka lapangan pekerjaan sebagai tukang untuk rehabilitasi rumah," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis, Rabu, 19 Agustus 2020.
Penyaluran BSPS di Kabupaten Morowali merupakan bagian dari bedah rumah di Sulawesi Tengah dengan alokasi sebesar Rp70 miliar. Anggaran tersebut untuk bedah rumah sebanyak 4.000 unit tersebar di 1 kota dan 8 kabupaten di Sulawesi Tengah.
Adapun rincian biaya yang dikeluarkan untuk peningkatan kualitas adalah Rp15 juta untuk material bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang. Sehingga total biaya yang untuk peningkatan kualitas rumah swadaya (PKRS) satu unit hunian adalah sebesar Rp 17,5 juta.
Jumlah penerima bantuan BSPS di Kabupaten Morowali sebanyak 488 kepala keluarga terbagi dalam dua tahap yakni tahap pertama sebanyak 418 penerima bantuan dan tahap kedua sebanyak 70 penerima bantuan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
