Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan hal ini bertujuan untuk membantu pemulihan ekonomi nasional dan menjaga pertumbuhan ekonomi.
"Kementerian PUPR pada 2020 akan menggenjot semua program kerja pada kuartal ketiga, (bahkan sebagian yang berada) di kuartal keempat bisa ditarik ke depan, baik program padat karya maupun program reguler," katanya dalam keterangan tertulis, Senin, 17 Agustus 2020.
Basuki menambahkan, pada anggaran 2020, APBN merupakan instrumen yang kini sangat diharapkan untuk pengungkit pemulihan ekonomi nasional dalam kondisi pandemi covid-19.
"Untuk itu sebagai Kementerian yang bertugas membelanjakan uang negara, Kementerian PUPR harus bisa berkontribusi untuk pemulihan ekonomi nasional dengan mempercepat realisasi fisik dan keuangan," ujarnya.
Kementerian PUPR telah melakukan realokasi program dan anggaran Tahun Anggaran (TA) 2020 dan refocussing kegiatan untuk mendukung percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Dari besaran awal DIPA Kementerian PUPR 2020 sebesar Rp120,2 triliun, mengalami target realokasi anggaran sehingga pagu Kementerian PUPR saat ini menjadi sekitar Rp83,97 triliun. Dari total alokasi tersebut, sebesar Rp11,52 triliun diperuntukkan untuk PKT.
Tercatat hingga pertengahan Agustus 2020 (per 17 Agustus), penyerapan keuangan belanja infrastruktur Kementerian PUPR sebesar sudah senilai Rp36,47 triliun dari total pagu TA 2020 sebesar Rp83,97 triliun (44 persen).
Sedangkan khusus untuk program PKT rutin Kementerian PUPR telah telah disalurkan sebesar Rp6,84 triliun atau sebesar 60,14 persen. Selain mengalokasikan anggaran program PKT rutin 2020 sebesar Rp11,5 triliun dengan target penerima manfaat 614.480 orang.
Kementerian PUPR juga melakukan perubahan skema pada program atau kegiatan infrastruktur yang semula bersifat reguler menjadi dilaksanakan dengan pola Padat Karya dengan alokasi anggaran Rp654 miliar dan target penerima manfaat sebanyak 80 ribu orang.
"Dengan menjadi skema padat karya, pekerjaan yang bisa dikurangi penggunaan alat berat diganti dengan memaksimalkan tenaga manusia. Kita tidak ingin bahwa pembangunan infrastruktur tidak bisa membuka lapangan kerja yang sangat dibutuhkan pada saat pandemi seperti ini," ujar Menteri Basuki.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
