Pertemuan tersebut menjadi langkah awal sinergi lintas sektor antara pemerintah, perguruan tinggi, dan pihak swasta dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat, termasuk civitas akademika.
Menteri Maruarar menjelaskan bahwa pembahasan mencakup beberapa skema yang tengah disiapkan oleh Kementerian PKP.
“Ada skema lahan, kalau lahannya milik negara seperti apa. Ada juga skema pembiayaan, skema hunian, rencana desain, hingga kepemilikan,” ujar dia dikutip dari Instagram resmi Kementerian PKP, Rabu, 12 November 2025.
| Baca juga: Menteri Ara Minta Lahan Meikarta Dialokasikan bagi Rumah MBR |
Ia menekankan bahwa pendekatan komprehensif penting agar pembangunan rumah subsidi dapat berjalan terencana dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Maruarar menyampaikan bahwa ekosistem pembangunan perumahan perlu melibatkan banyak pihak.
“Kami akan undang rektor-rektor, perbankan, developer, dan nanti juga Pak Menteri Dikti, agar interaksi dan kolaborasi bisa efektif serta produktif,” jelas dia.
Rencana ini diharapkan membuka peluang pemanfaatan lahan pendidikan untuk mendukung program perumahan rakyat tanpa mengganggu fungsi utama kampus.
Pertemuan tersebut mencerminkan semangat pemerintah dalam membangun ekosistem perumahan yang inklusif dengan memanfaatkan aset negara secara optimal.
Kolaborasi antara Kementerian PKP dan Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi diharapkan menjadi model sinergi baru untuk mempercepat penyediaan hunian terjangkau, terutama bagi tenaga pendidik, mahasiswa, dan masyarakat sekitar kawasan kampus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
