“Kami terus berupaya agar pelaksanaan program pembangunan rumah untuk masyarakat di daerah bisa terus dilaksanakan dengan baik dan lancar ,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dalam keterangan tertulis, Minggu, 26 Februari 2023.
Capaian pelaksanaan anggaran TA 2022 dengan realisasi keuangan sebesar 97,71 persen dan realisasi fisik sebesar 96,48 persen. Contohnya pembangunan rumah susun (rusun) Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang di Jawa Tengah.
Selain itu, ada hunian tetap (huntap) pascabencana NTT, sarana hunian pariwisata (Sarhunta) di Labuan Bajo, dan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) di Perumahan Subang Green di Jawa Barat.
| Baca juga: Program PSU Dukung Pembangunan Rumah di Kawasan IKN |
"Capaian kinerja penyelenggaraan perumahan 2022 untuk rusun adalah 98,84 persen yang terdiri dari capaian 3.872 unit dari target 3.998 unit, rumah khusus 75,54 persen dengan capaian 4.359 unit dari target 5.770 unit," ungkapnya.
Rumah swadaya 99,80 persen dengan capaian 185.802 unit dari target 186.172 unit dan bantuan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) sebesar 101,01 persen dengan capaian 20.757 unit dari target 20.550 unit.
Direktorat Jenderal Perumahan juga telah melaksanakan capaian output kegiatan Padat Karya 2022 melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PKE) sebesar 185.802 unit dengan capaian kinerja 99,80 persen.
Peningkatan Tata Kelola pelaksanaan kegiatan juga dituangkan melalui Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus beserta empat surat edaran (SE) Dirjen Perumahan yang mengatur seluruh proses bisnis Ditjen Perumahan yang lebih efektif, transparan dan akuntabel.
“Direktorat Jenderal Perumahan juga mencanangkan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada 18 Balai P2P pada 2023 dari total 19 Balai di karenakan satu Balai lainnya yaitu Balai P2P NT 1 telah tersertifikasi SMAP pada tahun 2022. Proses sertifikasi SMAP Balai P2P Nusa Tenggara 1 melalui zoom video conference oleh BSI (British Standards Institution),” jelasnya.
Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan (SSPP) Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Edward Abdurrahman menerangkan, proses evaluasi capaian dan kinerja penyelenggaraan perumahan dilaksanakan secara rutin serta untuk mengakselerasi penyelenggaraan perumahan di 2023.
Dalam pelaksanaan kegiatan setiap unit kerja akan mendapatkan masukan dan arahan dari pimpinan untuk mengefisiensikan dan mengefektivitas pelaksanaan kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan.
“Kami terus melakukan koordinasi baik internal maupun dengan para pemangku kepentingan bidang perumahan guna pelaksanaan program perumahan untuk masyarakat. Hal tersebut dilaksanakan melalui proses serah terima aset, Pengendalian dan Percepatan Sesuai Permen PUPR Nomor 7/2022, pengadaan melalui e-katalog termasuk untuk rumah umum dan komersial, pelaksanaan pembangunan rumah cepat bangun, peningkatan kualitas rumah melalui kolaborasi,” katanya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
