Jakarta: Lembaga Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif menemukan dugaan penggunaan instrumen hukum untuk memengaruhi hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Indikasi itu ditemukan di Pilkada Sumatra Barat (Sumbar).

"Muncul penetapan tersangka salah satu kandidat kepala daerah secara tidak wajar di Pilkada Sumatra Barat, di mana ditetapkan sebagai tersangka lima hari sebelum hari pemungutan suara," ujar peneliti Kode Inisiatif Ihsan Maulana dalam diskusi daring, Senin, 25 Januari 2021. 

Dia tak memerinci calon yang dimaksud. Namun, kepolisian setempat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dua hari setelah pemungutan suara. 

"Penggunaan instrumen hukum secara ugal-ugalan, penetapan tersangka, di SP3 tidak dilanjutkan, ini bisa sangat pengaruhi hasil pilkada," kata dia.

Menurut Ihsan, calon kepala daerah yang merasa dirugikan atas polemik tersebut telah melakukan gugatan sengketa pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan itu telah teregistrasi dengan Nomor.128/PHP.GUB-XIX/2021.

Tak hanya di Sumbar, Ihsan juga membeberkan kejadian serupa di Pilkada Dumai, Riau. Suara salah satu calon yang terjerat kasus hukum terdampak secara signifikan. Namun kasus tersebut tidak sampai ke MK.  

"Hendaknya MK dapat memeriksa kasus kasus berkaitan dengan instrumen kecurangan untuk tujuan penggembosan hasil pilkada," tutur dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((ADN))